FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani memaparkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 27/8/2024.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa arsitektur RAPBN 2025 didesain dengan tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“RAPBN 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menkeu di hadapan peserta rapat.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam desain RAPBN 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang cukup agar pemerintah dapat menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta melaksanakan program-program unggulan dengan efektif.
“Desain RAPBN 2025 kami arahkan lebih fleksibel agar dapat mengantisipasi berbagai ketidakpastian serta memberikan dukungan optimal terhadap program-program pemerintahan selanjutnya,” jelasnya.
Menkeu menyampaikan bahwa situasi perekonomian global yang sangat dinamis saat pembahasan RAPBN 2025 ini perlu direspons secara cermat dan tepat.
Dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang tinggi, pemerintah juga meminta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta anggota Dewan.
“RAPBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’. RAPBN tahun 2025 juga tetap menjadi instrumen yang diandalkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna, Selasa, 20/8 seluruh fraksi memberikan pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan.
Pada kesempatan itu, seluruh fraksi mendorong optimalisasi pendapatan negara. Hal tersebut lantas direspons positif oleh Pemerintah.
Dalam pidatonya, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio perpajakan melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif, intensifikasi, pemanfaatan teknologi, sinergi, penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan internasional, yang diharapkan akan memperkuat kesinambungan fiskal serta mendukung pencapaian target pembangunan.
Selain itu, upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turut dilakukan.
“Upaya optimalisasi PNBP terus dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) dengan penyempurnaan kebijakan, optimalisasi dividen BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN, peningkatan inovasi layanan dan perbaikan tata kelola PNBP, optimalisasi pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah melalui perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi,” tutur Menkeu.
Laporan Muhammad Reza
