FORUM KEADILAN – Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras kepada aparat penegak hukum yang dinilainya hanya dijadikan alat kekuasaan oleh pemerintah, terutama di saat Pemilu 2024.
Kritik Mega tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanyo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14/8/2024.
“Ibu Mega memang dengan prinsip (satyam eva jayate) pada awalnya kan melakukan evaluasi karena beliau menerima masukan dari kader-kader partai bagaimana dalam pemilu presiden yang lalu dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara dan juga sumber daya negara,” ucap Hasto, dikutip, Kamis, 15/8.
Padahal, menurut Mega, aparat hukum dalam iklim demokrasi seharusnya bersikap netral dan independen.
“Padahal alat negara seperti kepolisian Republik Indonesia seharusnya netral. Seharusnya hukum tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan, hukum tidak bisa dijadikan sebagai alat intimidasi. Bahkan hukum dalam praktek lebih lanjut ternyata juga bisa menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur ya di dalam partai politik yang seharusnya berdaulat,” tutur Hasto
Hasto mengungkapkan, kritik Megawati tersebut ialah wujud cinta terhadap negara dan demi kebaikan bangsa ke depan. Diharapkan tidak ada lagi pemimpin yang berpihak pada kepentingan sempit.
“Kritik Ibu Mega itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, agar watak demokrasi yang otoriter, watak demokrasi yang pimpinannya tidak berpihak pada bangsa dan negara tetapi berpihak pada kepentingan sempit, apalagi menggunakan segala cara untuk memperpanjang kekuasaannya itu tidak bisa terjadi,” cetusnya.
Untuk itu, kata Hasto, Megawati mengimbau kepada seluruh masyarakat dan kader-kader partai agar selalu konsisten meluruskan hal-hal yang akan merusak nilai-nilai demokrasi.
“Dan Ibu menggelorakan semangat juang bagi kita untuk berani meluruskan hal-hal yang tidak benar di dalam praktek-praktek demokrasi kita. Tidak perlu takut,” lanjutnya.*
Laporan Muhammad Reza
