KIM Plus Disebut Targetkan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, PDIP: Harus Dicegah
FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menargetkan adanya kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.
Hasto mengatakan, partainya tidak merasa terancam dengan adanya wacana tersebut. Menurut dia, masih ada ruang untuk mengusung pasangan calon dan melawan calon yang diusung KIM Plus.
“Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan perpanjangan (waktu pendaftaran) biasanya, dan di situ lah bisa terjadi perubahan konstelasi,” kata Hasto kepada wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8/8/2024.
Namun, Hasto juga mengatakan, wacana kotak kosong harus dicegah. Sebab, lanjut dia, suara rakyat tidak bisa dipangkas begitu saja.
“Apa pun dengan peran yang sangat penting dan sentral suara rakyat tidak bisa kemudian dipangkas dengan melakukan suatu konsolidasi parti-parti politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan,” ujarnya.
Menurut Hasto, apabila wacana kotak kosong itu masih dilakukan, maka rakyat memiliki kedaulatan untuk mengambil suatu keputusan. Dia pun meminta agar mereka mengambil pelajaran atas fenomena kotak kosong berhasil dimenangkan di daerah Makassar.
“Kita harus belajar dari Makassar. Ketika seluruh upaya dilakukan untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hatinya rakyat. Maka rakyat akhirnya memenangkan kota kosong dan itu menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga bahwa partai di dalam mencalonkan itu harus melihat suara arus bawah,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah KIM Plus menargetkan calonnya melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta maupun di daerah lain. Kendati begitu dia menyebut bahwa kotak kosong bisa saja terjadi apabila partai-partai bersatu mendukung satu pasangan calon.
“Ya apakah karena ada ikatan emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat untuk diajukan sehingga mereka semua bergabung ke sana, ya saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan. Tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu,” kata Eddy kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7/8.
“Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di Pilgub ini tidak ada,” imbuhnya.
Namun Eddy menyebut bahwa kotak kosong merupakan satu bagian dari fenomena yang terjadi di pilkada, termasuk bagian dari demokrasi.
Menurut Eddy, fenomena kotak kosong sudah sering terjadi di pilkada sebelumnya. Bahkan, lanjut dia, saat ini banyak calon di beberapa kabupaten yang menargetkan kotak kosong.
“Dan ini saya rasa fenomena baru yang semakin kental kita lihat di Pilkada tahun 2024. Ini juga merupakan catatan. Tetapi bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang dilarang dalam demokrasi kita. Itu tentu bisa dijalankan,” jelasnya.
Bagi Eddy, adanya kotak kosong di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah tidak dilarang dalam Undang-Undang. Sehingga, apabila fenomena tersebut terjadi di Pilkada 2024 sudah menjadi realitas politik yang harus diterima.
“Tetapi kalau ternyata partai-partai kemudian mengajukan calon-calon yang lain ya tentu itu juga merupakan bagian yang harus kita jalankan gitu,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
