JPU KPK Ragukan Kesaksian Muhammad Hatta soal Kepemilikan Rumah

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Meyer Simanjuntak meragukan kesaksian terdakwa eks Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta.

Hal tersebut terungkap di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Bacaan Lainnya

JPU menanyakan kepada Hatta mengenai kepemilikan sebuah rumah yang berlokasi di Makassar dan Palembang.

“Yakin itu punya saudara?” tanya JPU kepada Hatta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024.

Dengan tegas Hatta mengatakan bahwa rumah tersebut ialah miliknya dan dibeli atas namanya.

“Iya, punya saya sendiri,” jawab Hatta.

Namun, JPU meragukan dan akan menelusuri lebih lanjut di perkara berbeda, yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Enggak apa-apa nanti kita dalami di TPPU,” sambung JPU.

Hatta terseret kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan bersama dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Pada pemeriksaan sebelumnya, SYL menyebut, Hatta pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu tugas Hatta adalah mengurusi rumah tangga.

SYL menjelaskan Hatta pada awalnya menjadi staf biasa di Kementan. Seiring waktu berjalan, Hatta sering hadir di rumah dinas menteri di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Oleh karenanya, SYL mengangkat Hatta sebagai ajudannya secara tidak resmi.*

Laporan Merinda Faradianti