Airlangga Ungkap Pemerintah Tak Siapkan Anggaran Bansos untuk Korban Judi Online

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto | ist

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online (judol).

Hal ini disampaikan oleh Airlangga untuk merespons mengenai usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy agar korban judi online diberikan bansos.

Bacaan Lainnya

“Terkait dengan itu (korban judol) tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang,” ujar Airlangga saat di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta, Senin, 17/6/2024.

Alasan Muhadjir memberikan korban judol mendapatkan bansos adalah dikarenakan praktik judi ini yang dilakukan secara langsung maupun online dapat memiskinkan pemerintah.

Muhadjir mengusulkan para korban judol masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak mendapatkan bansos.

Kemudian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan korban judol berhak mendapatkan bansos. Tetapi, korban tersebut dari kalangan masyarakat yang miskin. Ia menjelaskan bahwa pemberian bansos kepada korban judi online juga seharusnya berdasarkan data yang tersedia. Data yang dimaksud adalah DTKS dari Kemensos.

Airlangga pun mengatakan setiap Kementerian berhak untuk mengusulkan program mereka.

“Koordinasi tentu, kalau ada usulan program silakan dibahas dengan kementerian teknis,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga sudah berkomentar, korban judol bukan seperti ojek online (ojol) yang memang dapat bantuan dari pemerintah.

“Wah kalau judi online itu judol namanya. Kalau judol enggak dapet fasilitas (bansos) seperti ojol,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jumat, 14/6/2024.

Pemerintah juga sempat memberikan bansos untuk ojol pada tahun 2022 akibat dari kenaikan BBM. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07.2022. Dalam hal ini, para driver ojek online mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp600 ribu.

Jokowi mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja perlindungan sosial untuk periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum yang salah satunya digunakan untuk BLT BBM.*