Maqdir Ismail Anggap Tindakan Penyidik KPK ke Kusnadi Menjadi Cermin Buruk Penegakan Hukum

Pakar hukum pidana Maqdir Ismail usai menjadi narasumber dalam acara Sekolah Hukum yang diadakan DPP PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024. | M.Hafid/Forum Keadilan
Pakar hukum pidana Maqdir Ismail usai menjadi narasumber dalam acara Sekolah Hukum yang diadakan DPP PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024. | M.Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Pakar hukum pidana Maqdir Ismail menganggap wajar langkah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di berbagai daerah yang memprotes aksi oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti terhadap staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Menurut Maqdir, pernyataan para pengurus DPD PDIP sebagai bagian kontrol dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Kalau saya, sih, itu yang harus kita lihat itu perasaan masyarakat. Perasaan orang, ya, seperti itu. Ini gunanya adalah supaya bisa, ini salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita,” kata Maqdir kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024.

Padahal, kata Maqdir, ada KUHAP yang bisa menjadi aturan main bagi para penyidik dalam menangkap, menahan, menyita, dan menggeledah seseorang.

Menurutnya, KPK tidak bisa berlindung dengan alasan sudah sesuai SOP ketika memeriksa paksa Kusnadi yang diawali dengan penipuan.

“Itu yang berlaku secara umum. Kalau KPK misalnya mengatakan ada SOP. SOP itu kan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat, karena SOP itu berlaku internal,” katanya.

“Saya kira itu yang mesti dilihat, dicermati secara baik. Ini fakta bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proses penegakan hukum kita ini. Ini mestinya dijadikan cermin oleh aparat penegak hukum untuk memperbaiki cara-cara penegakan hukum,” imbuhnya.

Dia menilai tindakan Rossa terhadap Kusnadi tidak benar, terlebih lagi dilakukan penipuan sebelum memeriksa dan menyita barang bawaan petani bawang itu.

“Tidak sesuai dengan aturan yang ada, apalagi misalnya dia secara sengaja mencoba seolah-olah, itu tidak mau menunjukkan jati diri. Dia itu petugas, lo, petugas negara digaji oleh negara. Melakukan tindakan hukum. Tetapi tidak boleh seperti itu,” tuturnya.

Maqdir meminta KPK mengembalikan barang yang disita Rossa, karena proses penindakan terhadap Kusnadi dilakukan dengan menabrak aturan, tidak beretika, dan tak bermoral.

“Moral penyidik yang menghalalkan segala cara. Ini yang jadi persoalan kita. Saya kira, buat saya, ini seharusnya mereka sadari bahwa apa pun yang dilakukan oleh penyidik kemarin itu, itu adalah salah. Sebaiknya pimpinan KPK mengembalikan apa yang mereka ambil, apa yang mereka sita. Itu kalau mereka mau gentle sebagai penegak hukum yang baik dan bermartabat,” katanya.

Maqdir lebih lanjut menganggap aksi Rossa terhadap Kusnadi menjadi cermin buruk penegakan hukum di Tanah Air ketika proses penyelidikan dilakukan secara sewenang-wenang.

“Ini cermin buruk penegakan hukum yang dipertontonkan kepada masyarakat. Sayang begitu, lo, KPK ini sudah selama ini terpuruk dengan banyak hal, ditambah lagi oknum seperti ini,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP Masinton Pasaribu menganggap konyol praktik yang dilakukan Rossa terhadap Kusnadi.

Sebab, kata Masinton, Rossa mau menegakkan hukum dengan cara menabrak aturan seperti pengelabuan dan penyitaan ilegal.

“Inj praktik konyol yang selama ini dikritik. Termasuk, saya ketika masih di Komisi III DPR. Cara-cara penyidik KPK melakukan atas nama tindakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi melanggar hukum itu sendiri. Berlaku semena-mena dan cara-cara itu harusnya tidak boleh lagi dilakukan dalam era kepemimpinan KPK sekarang,” kata Masinton.

Masinton meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa Rossa setelah melakukan aksi semena-mena terhadap Kusnadi.

Dia mengatakan proses terhadap aksi Rossa kepada Kusnadi menjadi penting ke depannya. Setidaknya, demi memastikan penegakan hukum tidak dipakai untuk alat politik.

“Maka kita minta dengan adanya Dewan Pengawas itu benar-benar melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang melakukan tugasnya secara semena-mena, tidak berdasarkan ketentuan hukum acara,” ujarnya.

“Jadi ini yang seharusnya ditindaklanjuti agar hukum pemberantasan korupsi di KPK tidak dijadikan alat politik untuk membungkam orang-orang atau lawan-lawan politik yang berseberangan dengan kekuasaan dan lain sebagainya,” pungkasnya.*

Laporan M.Hafid