AHY Dukung Rencana Penambahan Menteri di Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 11/6/2024 malam | M. Hafid/Forum Keadilan
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 11/6/2024 malam | M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons rencana penambahan jumlah menteri era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

AHY mengaku mendukung langkah tersebut jika memang diperlukan untuk mewujudkan visi besar Prabowo sebagai Presiden. Menurutnya, Demokrat akan mendukung kebijakan apa pun demi mewujudkan hal itu.

Bacaan Lainnya

“Kalau Pak Prabowo Subianto melihat ke depan, Indonesia 50 tahun ke depan ini, visi besarnya apa, tentu keberlanjutan dari apa yang telah ditorehkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo maupun bapak Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebelumnya yang sudah baik ya kita lanjutkan, yang masih perlu penguatan kita lakukan penguatan dan perbaikan, dan tentu ada sektor-sektor prioritas strategis,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 11/6/2024 malam.

“Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos Kementerian misalnya atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apa pun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi Presiden terpilih kita, ya harus kita dukung, dan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan-masukan terkait program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita jalankan lima tahun ke depan,” sambungnya.

AHY menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin mengatur Prabowo mengenai komposisi kabinet mendatang. Demokrat hanya memastikan bahwa kader-kader terbaiknya siap jika ditugaskan masuk kabinet.

“Demokrat tidak ingin, apa istilahnya ya mengarani, ya pokoknya harus begini dan begitu. Kami hanya mengatakan kami siap menjalankan tugas-tugas yang dibebankan atau diamanahkan kepada kami, tentunya sesuai dengan value yang kami miliki,” jelas AHY.

AHY kembali menegaskan bahwa pembagian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia bersedia memberi masukan kepada Prabowo jika dibutuhkan.

“Jadi sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada Presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya (jumlah dan komposisi menteri). Beliau (Prabowo) memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan berdiskusi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Baleg DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebagai usulan inisiatif DPR. Keputusan itu dilakukan dalam rapat Panja Yang dipimpin Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi.

“Panja berpendapat bahwa RUU tentang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI,” kata Awiek sapaan akrabnya, saat rapat pleno pengambilan keputusan di Gedung DPR, Kamis, 16/5.

Menurut Awiek, perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu dilakukan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara.

Adapun revisi itu mencakup dua perubahan aturan. Pertama, mengubah penjelasan Pasal 10 yang sebelumnya menyebut wakil menteri sebagai pejabat karier. Perubahan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa hal tersebut inkonstitusional.

Perubahan kedua dilakukan terhadap Pasal 15 yang berisi jumlah kabinet terdiri dari 34 kementerian. Dalam naskah revisi UU Kementerian Negara, pembatasan jumlah tersebut dihapus.*