Dasco: Revisi UU Kementerian Negara Bisa Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi UU (RUU) Kementerian Negara hanya akan merevisi satu pasal yakni Pasal 15 terkait jumlah maksimal kementerian dari 34 menjadi menyesuaikan kebutuhan presiden.

Kata dia, RUU Kemeterian nantinya dapat menjadi acuan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya.

Bacaan Lainnya

“Saya sudah disampaikan oleh ketua Baleg bahwa usulan itu hanya perubahan satu pasal, yang kemudian memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan jumlah kabinet,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024.

Dasco menilai, pembahasan revisi UU tersebut tidak akan menyita waktu terlalu lama.

“Saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi presiden terpilih untuk bisa menyusun nomenklatur,” ungkapnya.

Namun, Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku tidak tahu apakah Prabowo akan memperbesar atau memperkecil jumlah kursi menteri.

“Tapi yang pasti kita memberikan ruang kepada presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi-misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye,” tuturnya.

Seperti diketahui, Baleg DPR RI telah menyetujui RUU Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Keputusan itu dilakukan dalam rapat Panja Yang dipimpin Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi.

“Panja berpendapat bahwa RUU tentang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI,” kata Awiek sapaan akrabnya, saat rapat pleno pengambilan keputusan di Gedung DPR, Kamis, 16/5.

Menurut Awiek, perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu dilakukan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara.

Laporan M. Hafid