WALHI: 1.070 Warga Dikriminalisasi dalam 10 Tahun

Ilustrasi kriminalisasi
Ilustrasi kriminalisasi | ist

FORUM KEADILAN – Ketua Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat WALHI Nasional, Uslaini, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 1.070 korban dikriminalisasi di Indonesia dalam satu dekade.

Hal ini diungkapkan Uslaini saat hadir dalam Konferensi Pers Penangkapan Petani Pakel, Jawa Timur, oleh Polresta Banyuwangi, pada Minggu, 9/6/2024.

Bacaan Lainnya

Usla mengatakan bahwa peristiwa penangkapan petani di Desa Pakel, Muhriyono, merupakan salah satu contoh dari kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap konflik agraria di Jawa Timur.

“Semakin hari semakin meningkat, kalau misalnya melihat catatan WALHI dalam 10 tahun terakhir data per Januari 2024, sudah ada sekitar 1.070 orang,” katanya di Kantor WALHI Nasional, Jakarta Selatan, Selasa, 11/6.

Dari 1.070 orang tersebut, sebanyak 1.050 orang adalah laki-laki, dan 20 orang lainnya perempuan.

“Nah ini menunjukkan tren bahwa model-model penekanan aparat terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan lingkungannya tanahnya, tidak dianggap sebagai suatu tindakan yang salah,” katanya.

Bahkan, Usla mengungkapkan, beberapa waktu lalu tiga petani Pakel pernah mengalami penangkapan tiba-tiba yang serupa dan akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

“Jadi kita melihat ini suatu bentuk kelalaian dan pengabaian dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria, karena kasus Pakel ini bukan kasus yang terjadi dua tahun terakhir tapi ini kasus yang memang sudah warisan dari zaman Orde Baru,” terangnya.

Lebih lanjut, Usla menuturkan, penangkapan Petani Pakel, Muhriyono, juga masih berhubungan dengan konflik agraria yang tak kunjung selesai di Desa Pakel, Banyuwangi, antara masyarakat, pihak perhutani, perkebunan dengan PT Bumi Sari, yang kembali memanas sejak Maret lalu.

Usla berharap Kementerian ATR/BPN mampu menyelesaikan konflik agraria ini, sehingga tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi masyarakat.

“Berharap ATR/BPN memiliki penyelesaian masalah dalam persoalan ini,” tandasnya.*

Laporan Novia Suhari