FORUM KEADILAN – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) turut menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Walhi menilai, demokrasi di Indonesia sedang dalam kondisi tidak sehat atau sakit, bahkan bisa berdampak pada lingkungan.
Hal itu disampaikan Walhi di hadapan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis, 8/2/2024.
Dalam pertemuan tersebut, Ganjar dan Walhi berdiskusi mengenai sejumlah isu lingkungan demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
“Dalam setahun terakhir ini kami melihat demokrasi di Indonesia sedang tidak sehat atau sakit,” ucap Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi, dikutip, Jumat, 9/2.
Zenzi menilai, kesejahteraan rakyat bisa terwujud bila keadilan di bumi bisa diwujudkan. Menurutnya, sumber keadilan utama itu adalah rakyat, namun sayang rakyat selama ini sering menjadi korban.
“Kami berharap, kesejahteraan rakyat, keadilan, kelestarian lingkungan itu bisa diwujudkan kalau demokrasi kita sehat,” ujarnya.
Walhi berharap Ganjar bisa merespons terkait persoalan itu. Ia juga berharap Ganjar bisa melakukan review terhadap banyak kebijakan lingkungan yang dinilai belum terlaksana dengan baik, sehingga banyak bencana alam terjadi.
“Kami senang Pak Ganjar Pranowo datang ke Walhi, kami berharap ada yang lebih baik,” pungkasnya.
Proses demokrasi di Indonesia telah menjadi sorotan dan topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat akhir-akhir ini.
Berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, bahkan kalangan akademisi, telah menyuarakan sikap mereka. Mereka secara bersama-sama menyerukan perlunya perbaikan dalam sistem demokrasi yang sedang berjalan.
Demokrasi dinilai mengalami kecacatan karena terjadinya banyak pelanggaran yang nyata. Dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga dugaan kecurangan lainnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bahwa presiden berhak untuk berkampanye dan memihak pun turut menimbulkan polemik yang mendalam. Hal ini telah mendorong banyak perguruan tinggi untuk mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi.
Namun, sikap-sikap tersebut juga dinilai seolah digerakan atau dibuat-buat untuk meruntuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.*
