FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan konsep transportasi kota autonomous rapid transit (ART) yang dibangun di beberapa daerah. Menurutnya, biaya ART tersebut lebih murah dibandingkan membangun transportasi seperti MRT dan LRT.
Pada mulanya, Jokowi menyoroti kemacetan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Kota yang ia soroti kemacetannya adalah Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Medan.
Ia lalu mengingatkan betapa pentingnya transportasi umum di kota dan meminta kepada seluruh daerah untuk menyiapkan rencana transportasi kota, tetapi dirinya tidak merekomendasikan pembangunan MRT dan LRT.
“Oleh sebab itu, sekali lagi rencana kota mengenai transportasi kota, transportasi umum udah harus disiapkan, kalau kita bayangannya selalu Subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama itu itu per km Rp 1,1 triliun per km, sekarang sudah Rp 2,3 triliun per km, tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 km Rp 2,3 triliun,” jelas Jokowi saat sambutan di pembukaan Rakernas Apeksi, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 4/6/2024.
Menurutnya, transportasi kota tersebut tak harus MRT-LRT. Karena, biayanya yang sangat besar.
“Kalau LRT yang kita bangun Jakarta, kita bangun sendiri dengan gerbong yang kita buat di Inka itu kurang lebih Rp 600 miliar per km, siapa sanggup? Ada kota yang sanggup? tunjuk jari, saya beri sepeda, nggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu Rp 780 miliar per km-nya,” lanjutnya.
Ia kemudian menawarkan konsep autonomous rapid transit (ART) dan mengatakan bahwa ART tak menggunakan rel melainkan magnet. Menurut Jokowi, pembangunan ART tersebut bisa terjangkau di kota-kota di Indonesia.
“Oleh sebab itu sekarang ada barang baru yang namanya ART autonomous rapid transit, tidak pakai rel, tapi pakai magnet, bisa 2 gerbong, 2 atau 3 gerbong, atau 1 gerbong, nah ini jauh lebih murah,” ucapnya.
Jokowi meminta kepala daerah yang mempunyai rencana membuat ART untuk segera menghubungi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan menyebut pemerintah pusat akan mendukung rencana tersebut.
“Nanti kalau ada yang APBD miliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan, bisa bagi-bagi fifty-fifty APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya. Karena kalau tidak 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet, nggak percaya? Kita lihat nanti kalau setiap kota nggak persiapkan diri mengenai transportasi massalnya,” pungkasnya.*
