IPW Desak Polri Audit Penyidik Kasus Pembunuhan Vina di 2016

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat memberikan keterangan kepada media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27/5/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat memberikan keterangan kepada media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27/5/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Polri harus mengaudit tim penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam. Ia menduga kinerja dari kepolisian yang menangani kasus tersebut tidak profesional.

Sugeng memandang, kasus pembunuhan Vina dan Eky merupakan masalah yang harus diproses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Pasalnya, pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut pada 2016 telah merilis tiga nama Dalam Pencarian Orang (DPO) dengan identitas minim.

Bacaan Lainnya

Hal itu, dianggap Sugeng sebagai unprofessional conduct atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani kasus pembunuhan Vina-Eky.

“Kasus vina ini problem yang harus diaudit adalah tim penyidik di tahun 2016, ini jadi problem karena diduga kinerja tim penyidik di 2016 itu tidak profesional, unprofessional conduct. Bisa dirilis tiga DPO dengan identitas yang sangat minim, ini menjadi pertanyaan,” ucapnya kepada media di gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27/5/2024.

Sugeng menilai, untuk menetapkan seseorang sebagai daftar buron, polisi seharusnya memastikan subjek hukum, seperti kejelasan dan kesesuaian identitas pelaku. Sebab, menurut Sugeng, jika hanya mengandalkan alamat rumah pelaku, akan sangat sulit untuk diidentifikasi.

“Untuk menetapkan seseorang sebagai DPO harus dipastikan bahwa subject hukum itu ada, identitasnya jelas, setidak-tidaknya jelas terkait dengan fisik, kalau tempat tinggal bisa berubah-ubah, tetapi fisik itu dikaitkan dengan identitas di dalam identity card atau Kartu Tanda Penduduk (KTP),” ujarnya.

Lalu, Sugeng menuturkan, pada sebuah kumpulan komunitas atau geng, tidak terlalu peduli dengan nama asli setiap masing-masing anggotanya. Dengan demikian, pihak kepolisian tidak bisa merilis seorang pelaku yang menjadi buron, hanya dengan nama panggilan.

“Dirilis dengan tiga dengan tidak jelas, kan tiga itu dengan namanya saja, nama pendek atau bisa juga nama panggilan, karena di dalam geng itu mana peduli namamu sebetulnya siapa, dipanggilnya andi, kemudian Pegi,” ucapnya.

Selain itu, Sugeng menegaskan, apabila pihak kepolisian telah menyatakan bahwa menghapus DPO yang semula tiga orang, menjadi satu orang, maka Polri wajib untuk memeriksa siapa saja pihak berwajib yang menangani kasus tersebut di 2016.

Untuk diketahui, Polda Jawa Barat (Jabar) menghapus dua nama pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Dani dan Andi dari DPO. Sebab, berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkapkan fakta bahwa nama Dani dan Andi sebenarnya tidak pernah ada. Sehingga, menurut polisi, tersangka atau DPO bukan tiga, melainkan hanya satu orang, yakni Pegi Setiawan alias Perong.

“Sekarang dinyatakan bahwa hanya satu, kalau benar hanya satu orang, maka polri wajib memeriksa tim penyidik di 2016, siapa tim penyidiknya, siapa pimpinannya, ini harus diminta pertanggungjawabannya,” imbuhnya.

Bahkan, Sugeng menyatakan, akan mendorong salah satu pelaku yang mengaku dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Meskipun, sudah dipidana, namun menurut Sugeng, harus mendapatkan status hukum yang jelas bahwa mereka benar menjadi korban salah tangkap maupun tidak.

“Belum lagi soal-soal dari pernyataan Saka Tata walaupun sudah dipidana, saya mendorong mereka untuk mengajukan PK atau mengajukan upaya pembelaan diri supaya mendapatkan status hukum yang jelas bahwa mereka salah tangkap atau tidak. Tetapi, terkait kasus Vina ini, unprofessional conduct dari awal 2016 terkait tiga DPO,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Sugeng, seorang tersangka yang diperiksa Pegi Setiawan alias Perong, berhak untuk menyatakan hak bantah tolak. Oleh sebab itu, Polda Jabar yang disupervisi oleh Bareskrim Polri, harus melakukan penegakan hukum yang akuntabel, serta melakukan penegakan hukum dengan pendekatan scientific crime investigation.

“Seorang tersangka yang diperiksa berhak untuk menyatakan hak bantah tolak (tidak mengaku), Polda Jabar yang disupervisi oleh Bareskrim polri, harus melakukan penegakan hukum yang profesional, mengikuti prosedur-prosedur hukum, dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

“Kemudian, dijauhkan dari tindakan-tindakan penekanan, apalagi tindakan fisik hanya untuk mendapatkan pengakuan, kemarin Pegi di depan konferensi pers sudah membantah, artinya memang ini mendorong kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, pendekatannya adalah scientific crime investigation, baik melalui prosedur-prosedur, maupun pembuktian secara ilmiah,” sambungnya.

Sugeng berharap, hal tersebut dapat menjawab bahwa pihak kepolisian mampu menegakan hukum dengan benar dalam kasus pembunuhan tersebut.

Sugeng juga memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang sudah menangkap salah satu pelaku saat ini. Tentu, harus bersamaan dengan akuntabilitas kinerja pihak kepolisian.

“Jadi itu bisa menjawab bahwa polisi bisa menegakan hukum dengan benar dalam kasus Vina ini, jadi sudah benar kalau penyidik sudah bekerja dan menangkap itu harus diapresiasi, tetapi bersamaan dengan itu akuntabilitas kerjanya harus dipertanggungjawabkan,” tutupnya.*

Laporan Ari Kurniansyah