Ketua KPU Hasyim Asy’ari Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban Dugaan Asusila

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. | Ist
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. | Ist

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan pengadu dugaan asusila yang dilakukan oleh Hasyim sama-sama hadir dalam sidang etik penyelenggara Pemilu di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP) RI, Rabu, 22/5/2024.

Sebagai satu-satu teradu, Hasyim duduk sendiri di meja yang berseberangan dengan pengadu yang didampingi bersama dengan beberapa pengacaranya.

Bacaan Lainnya

Ketua DKPP RI Heddy Lugito memimpin sidang didampingi 4 anggota DKPP lainnya.

“Sidang dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ini saya nyatakan dibuka dan sidang ini saya nyatakan berlangsung secara tertutup,” ujar Heddy.

Diketahui, dalam aduan terhadap Hasyim sebagai Ketua KPU disebut menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila kepada pengadu yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Eropa.

“Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024,” ujar kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani.

Mereka berdua disebut beberapa kali bertemu seperti saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya ketika korban melakukan kunjungan dinas ke dalam negeri.

Aristo Pangaribuan sebagai kuasa hukum lainnya mengatakan bahwa dalam keadaan keduanya terpisah oleh jarak dan ada upaya aktif dari Hasyim yang “secara terus-menerus” untuk menjangkau korban.

“Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya,” ujar Aristo.

Tetapi, menurutnya, tak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim. Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah “perbuatan asusila” yang dimaksudkan tersebut juga mencakup dalam pelecehan seksual atau tidak.

Pengacara menilai, tindakan Hasyim terhadap kliennya tidak jauh berbeda dengan tindakan Hasyim dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau “Wanita Emas” yang juga membuat Hasyim dikenakan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP.

Pada saat itu rangkaian persidangan yang digelar secara tertutup mengungkapkan bahwa Hasyim secara aktif berkomunikasi dengan Hasnaeni secara intensif melalui WhatsApp di luar kepentingan kepemiluan.

Percakapan dari Hasyim kepada Hasnaeni seperti “Bersama KPU, kita bahagia. Bersama Ketua KPU, saya bahagia”; “udah jalan ini menujumu”; “Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua. Ziarah keliling Jakarta”; “Kalo ada sesuatu yang diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat”.

Berdasarkan hal tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan Hasyim sebagai penyelenggara Pemilu telah terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tak patut dengan calon peserta Pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu.

“Tapi kalau pada Hasnaeni dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN dia tidak punya kepentingan apa pun,” kata Aristo.

“Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU,” lanjutnya.

Sebelumnya, Hasyim telah beberapa kali disanksi peringatan keras terakhir setelah kasus Hasnaeni ini. DKPP beralasan bahwa mereka tidak menambah level sanksi menjadi pemberhentian disebabkan tipologi kasus pelanggaran etik yang membuatnya dijatuhi peringatan keras yang merupakan kasus yang berlainan satu sama lain, sehingga tak berlaku sifat akumulatif.

Pengacara mengaku berharap nantinya DKPP akan menjatuhkan sanksi pemberhentian untuk Hasyim, karena merasa Hasyim sudah melakukan perbuatan sejenis sebelumnya.

“Tipologi perbuatannya adalah sama, sama dengan Hasnaeni. Artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi sanksi peringatan keras terakhir, (adanya) sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan,” tandas Aristo.*