MK Tolak Permohonan PPP, Begini Respons KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) alam rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat nasional hingga pemenang Pilpres 2024 di Kantor KPU, Rabu, 20/3/2024 malam | Youtube KPU RI
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) alam rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat nasional hingga pemenang Pilpres 2024 di Kantor KPU, Rabu, 20/3/2024 malam | Youtube KPU RI

FORUM KEADILAN – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons beberapa permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pileg 2024.

Respons tersebut diungkapkan Hasyim usai sidang pembacaan putusan sela yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Bacaan Lainnya

“Yang paling menonjol di Jawa Barat tadi itu ada 19 kabupaten kota di Jawa Barat dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian,” ucap Hasyim kepada awak media, Selasa, 21/5/24.

Ini berarti, kata dia, beberapa permohonan yang diajukan PPP dalam perselisihan hasil Pileg 2024 tidak bisa dilanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian. Sehingga, lanjut Hasyim, upaya PPP untuk mencapai ambang batas parlemen 4 persen melalui jalur MK tidak dapat tercapai.

“Konsekuensinya ikhtiar dari PPP melaui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold 4 persen, rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian,” tuturnya.

Sejauh ini, dari 18 permohonan perkara yang diajukan PPP ke MK, delapan perkara dinyatakan tidak diterima sehingga tidak bisa lanjut ke sidang pembuktian.*