FORUM KEADILAN – Mahfud MD menanggapi isu jumlah kementerian lembaga di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah dari 34 menjadi 40.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menilai, isu 40 kementerian di era Prabowo-Gibran merupakan hal yang tidak baik.
“Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macem-macem lah,” ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 7/5/2024.
Menurut Mahfud, peningkatan jumlah menteri setiap pemilu merupakan sesuatu yang negatif. Ia menilai hal tersebut adalah permasalahan karena Indonesia sudah memiliki terlalu banyak menteri.
“Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya,” imbuhnya.
Sebelumnya, isu tersebut direspons Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Habiburokhman sepakat dengan wacana tersebut. Menurutnya, akan semakin bagus jika melibatkan banyak orang di kabinet pemerintahan.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6/5.
Menurut Habiburokhman, Indonesia adalah negara besar, sehingga membutuhkan partisipasi banyak orang untuk membangunnya.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, besar justru bagus, negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar, wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” kata dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa peningkatan jumlah Kementerian bukan semata-mata untuk membagi-bagikan jatah kepada partai politik. Ia menegaskan, masukan dari masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan utama.
“Itu lah kesalahan berpikir, dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik, masukan masyarakat kami terima,” pungkasnya.*
