FORUM KEADILAN – Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Zaid Mushafi mengatakan, kesaksian empat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tidak berhasil menjawab pertanyaan pihaknya, terkait angka kenaikkan bansos.
Zaid menilai, kenaikan angka penyerahan bansos yang mencapai 220 persen dengan jumlah Rp12,45 triliun di tahun 2024, tidak terjawab sempurna dari keempat menteri tersebut.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Jokowi, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Bansos ini induknya itu di Kemensos. Kementerian Sosial itu dari data yang kami buktikan dengan ahli itu tidak berhasil menjawab dan mengatakan apa yang kami tampilkan. Kenaikkan ini tidak wajar di setiap bulan Januari di data yang saya miliki 220 persen di 2024 itu Rp12,45 triliun, data ini tidak berhasil dijawab,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Jumat, 5/4/2024.
Zaid menjelaskan, meskipun bansos menjadi pembahasan di MK, namun, pihak Anies-Cak Imin tidak pernah menolak bansos tersebut. Hal itu diutarakan agar masyarakat tidak terbuai berita bohong.
“Yang harus dipahami oleh masyarakat adalah Anies Baswedan dan Cak Imin itu tidak menolak bansos, jangan salah ini sudah banyak diplesetkan oleh buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak menolak bansos yang ditolak dan dilawan adalah menyalurkan dan penyalahgunaan penyalur,” ujarnya.
Selain itu, Zaid mengungkapkan, penyalahgunaan penyaluran bansos yang menggunakan seremonial, juga sudah disajikan dalam fakta persidangan di MK. Bahkan adanya pengakuan dari sejumlah menteri yang menyebut bantuan tersebut bersumber dari Presiden Jokowi.
“Kenapa bansos itu harus disalurkan dengan menggunakan seremonial, kita sudah lihat itu sudah menjadi jadikan fakta persidangan,” tuturnya.
“Lalu, menteri Zulkifli Hasan juga pernah menyatakan bahwasanya bansos itu dari Pak Jokowi, padahal bansos itu dari uang rakyat itu hasil gotong royong Menteri Keuangan, Kementerian Sosial, gotong royong rakyat untuk saling membantu yang tidak mampu. Tetapi dicapainya adalah bansos itu bantuan dari Presiden, itu yang besar dan itu sudah jelas dari Airlangga Hartarto terima kasih pada Pak Jokowi itu adalah bansos dari Pak Jokowi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut Zaid, tidak ada untung rugi terkait kesaksian dari keempat menteri tersebut. Tetapi, jawaban dari keempat menteri itu tidak mampu membantah dalil terkait penyalahgunaan bansos yang mengatasnamakan Jokowi.
“Jawaban dari para menteri tidak ada untung rugi, keterangan yang ada adalah jawaban dari menteri itu tidak mampu membantah dalil kita terkait penyalahgunaan bansos. Kalau pengadaan bansos itu tidak benar. Jika dijelaskan hanya sebatas normatif dan aturan memang seperti itu, tetapi penyalahgunaannya yang ditekankan, khususnya mengenai distribusi, contoh tadi fakta persidangan juga by name by address inget nggak Pak Jokowi bagi-bagi bansos depan istana,” terangnya.
Zaid berharap, meskipun sebelumnya belum pernah ada gugatan yang memenangkan sengketa pilpres di MK, akan tetapi berbeda dengan fenomena demokrasi pada pemilu tahun ini. Hal itu dengan catatan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta tidak ada pertolongan presiden, terhadap presiden selanjutnya.
Sehingga, Zaid meyakini, para hakim konstitusi akan mengabulkan permohonan-nya di persidangan.
“Betul gugatan tidak pernah sebelumnya, memang hampir semuanya belum pernah dikabulkan karena apa tidak ada catatan putusan MKMK dan tidak ada putusan DKPP juga tidak ada pertolongan presiden sebelumnya terhadap presiden selanjutnya atau pasangan presiden selanjutnya. Kalau sekarang unik berbeda dengan kami mendalilkan adanya keterlibatan atau bahasanya Jokowi ini cewe-cewe, kami mau membuktikan di persidangan,” tegasnya.
“Mahkamah menghadirkan menteri itu, jadi kami tidak bicara persentase kemenangan, tapi kami bicara dengan keyakinan kami dengan dalil yang kami sampaikan yang kami utarakan dengan permohonan sampainya empat menteri itu untuk memberikan keterangan. Kami yakin kami sangat kuat untuk dikabulkan permohonan itu,” tandasnya.*
Laporan Ari Kurniansyah
