TPN Ganjar-Mahfud soal ‘Dirty Vote’: Jangan Baper Dikit-dikit Lapor Polisi

Poster Film Dokumenter 'Dirty Vote' | X/Twitter - @dirtyvibe
Poster Film Dokumenter 'Dirty Vote' | X/Twitter - @dirtyvibe

FORUM KEADILAN – Media sosial diramaikan dengan film dokumenter Dirty Vote yang mengulas perjalanan menuju Pemilu 2024.

Dokumenter tersebut diklaim sebagai film tentang membongkar kecurangan dalam Pemilu 2024. Film tersebut tayang pada masa tenang Pilpres 2024, yakni Minggu, 11/2/2024 kemarin.

Bacaan Lainnya

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut mengomentari film tersebut. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berpendapat bahwa munculnya film Dirty Vote perlu diapresiasi.

Sebab, menurut Todung, film Dirty Vote dapat dijadikan pengingat terkait banyaknya pelanggaran di Pemilu 2024.

“Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali,” kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu, 11/2.

Todung yang juga dikenal sebagai salah satu pengacara kondang mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang terlalu baperan dengan kritik yang ada di film dokumenter tersebut.

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujarnya.

Atas berbagai fakta yang diungkap dalam film tersebut, Todung mengaku tidak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Dengan segala respek, saya tidak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tidak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper lah dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut bahwa Dirty Vote adalah film yang berisikan fitnahan.

Habiburokhman juga mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang turut hadir dalam film tersebut. Habiburokhman menduga kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11/2.

Lalu, ia menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk menurunkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan juga menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tidaklah berdasar.

Tetapi, TKN Prabowo-Gibran belum bakal mengambil langkah hukum dan TKN juga sedang fokus untuk menyongsong hari pemungutan suara.

“Jadi, kami cadangkan dulu hak-hak kami untuk melakukan langkah hukum,” tutur Habiburokhman.

Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono adalah film yang mengklaim membongkar kecurangan dalam Pemilu 2024 dengan menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara yakni, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiga hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa instrumen kekuasaan dengan bertujuan untuk memenangkan Pemilu walaupun akan merusak tatanan demokrasi.*

Pos terkait