Cak Imin soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak: Pak Jokowi Coba Belajar dari Pak SBY

Cak Imin
Cak Imin | Ist

FORUM KEADILAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar meniru sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Diketahui, SBY pernah mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye agar memenangkan Partai Demokrat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan pada saat itu SBY masih menjabat sebagai Presiden.

Bacaan Lainnya

“Kalau (Jokowi) berpihak, harus cuti segera. Kita hormat kepada Pak SBY dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY,” ujar Muhaimin di kawasan Badung, Bali, Jumat, 26/1/2024.

Cak Imin mengaku bahwa dirinya merasa kecewa karena pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut sebagai Presiden mempunyai hak untuk berkampanye dan berpihak di Pilpres 2024.

Menurut Cak Imin, Jokowi tidak memperlihatkan sikap sebagai seorang pemimpin Indonesia yang seharusnya dan termasuk menaungi semua peserta kontestan di Pilpres 14 Februari mendatang.

“Ya kita sangat bersedih kalau punya Presiden, kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh melakukan kampanye dalam Pemilu dan seorang Presiden juga boleh untuk memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat dirinya ditanya soal menteri-menteri yang mempunyai latar belakang nonpolitik yang terlihat aktif berkampanye saat ini.

Ia mengatakan, aktivitas yang dilakukan oleh para menteri dari bidang nonpolitik tersebut adalah hak demokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24/1/2024.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” sambung Jokowi.

Jokowi berpandangan, Presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik yang boleh berpolitik.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” terang Jokowi.*