Ade Armando Minta Maaf Usai Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta

Ade Armando
Ade Armando | ist

FORUM KEADILAN – Politisi PSI sekaligus pegiat sosial media Ade Armando menyampaikan permohonan maaf soal pernyataannya dinasti politik sebenarnya ada di Yogyakarta saat mengkritik para mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sejumlah BEM lain.

Ade meminta maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

Bacaan Lainnya

“Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ade Armando, di akun media sosialnya, Senin, 4/12/2023.

Ade mengaku mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk menggeruduk PSI Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya.

“Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta, saya harus clear-kan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut adalah pandangan saya, sikap politik saya, ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik, maupun policy dari DPP PSI, dan DPW PSI Yogyakarta,” ujarnya.

“Itu sepenuhnya pandangan saya, tapi karena itu mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan,” sambungnya.

Ade kembali menegaskan, apa yang disampaikannya bukan mewakili PSI, sehingga ia menyayangkan rencana aksi gerudung kantor PSI Yogyakarta.

“Saya menyayangkan kenapa ada rencana aksi geruduk kantor PSI di Yogya. Isi video yang diributkan itu sepenuhnya opini saya, sama sekali tidak mewakili PSI,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ade Armando menyinggung aksi BEM UI, UGM dan sejumlah BEM lain yang mengkritik soal politik dinasti.

Ade berpendapat, kaos dengan tulisan ‘republik rasa dinasti’ yang dipakai oleh sejumlah mahasiswa selama aksi sebenarnya memperlihatkan ironi. Baginya, politik dinasti yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta sendiri.

“Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” kata Ade dalam unggahannya di X, Sabtu, 2/12.

Menurut Ade, jika mahasiswa mau melawan politik dinasti, maka harusnya melihat cara pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” lanjutnya.

Kata Ade, Gubernur DIY saat ini tidak dipilih melalui pemilu, melainkan berdasarkan garis keturunan. Saat ini, Gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwono X, yang merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono IX.

Pemerintahan DIY diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Ade menjelaskan bahwa salah satu mantan anggota DPR RI yang berperan dalam pembentukan UU tersebut adalah Ganjar Pranowo.

“Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran UU itu adalah wakil ketua panja kerja di DPR, yang bernama Ganjar Pranowo,” lanjutnya.

Ade menilai, semua daerah mestinya tunduk pada UUD 1945 yang menetapkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, selama menjadi bagian dari NKRI, Yogyakarta harus tunduk pada aturan tersebut.*