FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tetap gelar debat cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Ya kalau lebih baik diadakan saja,” Ucap Kaesang di Surabaya, pada Sabtu, 2/12/2023.
Kaesang mengungkapkan pasangan yang diusung bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah siap mengikuti debat tersebut.
“Ya siap, saya rasa jauh lebih baik, kalau ada debat cawapres,” tambah Kaesang.
Namun, Dirinya mengatakan bahwa tetap akan menghormati apapun keputusan KPU terkait soal format debat itu.
“Kami ikut apa kata KPU saja, diadakan ya ayo, enggak diadakan ya udah,” ucap Kaesang.
Sebelumnya, KPU telah memutuskan debat capres-cawapres Pilpres 2024 tidak dilakukan secara terpisah dan semua pasangan akan hadir secara bersamaan.
Hasyim menjelaskan, KPU RI akan membedakan proporsi bicara capres dan cawapres.
“Lima kali debat ini kan calon presiden dan wakil presiden. Ada tiga kali debat capres, dan ada dua kali debat cawapres,” jelas Hasyim.
“Pada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya, bicara, itu yang berbeda,” sambungnya.
Pada saat debat capres, Hasyim kembali menjelaskan, maka proporsi bicara capres akan lebih banyak, begitu juga saat debat cawapres.
“Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres proporsinya maka untuk cawapres lebih banyak,” jelasnya.
Hasyim Asy’ari mengatakan ketentuan tersebut agar pemilih dapat melihat sejauh mana team work pada masing-masing capres-cawapres.
“Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat,” ujar Hasyim kepada wartawan, pada Kamis, 30/11/2023.
Diketahui format tersebut mendapatkan kritikan dan dinilai memberikan keuntungan bagi Gibran yang dianggap minim pengalaman di panggung nasional.
KPU akhirnya menyatakan akan kembali mengundang tim kampanye tiga pasangan calon tersebut terkait kritikan.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan bahwa rapat tersebut untuk memberitahu masing-masing tim kampanye format debat yang sudah ditentukan oleh KPU.
Idham juga menambahkan format debat kampanye tersebut mengacu kepada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan dirinya memastikan capres dan begitu juga dengan cawapres akan mengikuti debat tersebut.
“Rapatnya bukan berarti KPU haru mendengar maunya tim kampanye, bukan. Rapatnya itu dalam artian mengkomunikasikan itu semua,” lanjutnya Idham.
“Jadi kalau ada isu-isu di luaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi,” tutup Idham.*
