FORUM KEADILAN – Anggota Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, telah meminta temuan dokumen pakta integritas yang diteken oleh PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 diusut sampai tuntas.
Budiman mengklaim bahwa pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran tidak akan melakukan kecurangan. Oleh karena itu, ia juga tidak ingin dicurangi oleh paslon lain.
“Kita tidak mau terjadi pada calon kami juga atau calon yang lain begitu ya, kita tidak mau mencurangi dan tentu saja tidak mau dicurangi,” ucap Budiman.
Mantan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, temuan pakta integritas itu juga sekaligus menepis adanya dugaan kecurangan yang banyak diarahkan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Sebab, kata Budiman, bukti-bukti yang menunjuk pada pasangan calon Prabowo-Gibran terkait adanya kecurangan justru tidak ditemukan. Sebaliknya, temuan tersebut malah terdapat pada paslon lain.
“Artinya diperiksa dulu aja nanti prosesnya bagaimana, tapi yang jelas itu harus diusut,” lanjutnya.
“Saya pikir itu suatu hal yang mengkhawatirkan. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kan selama ini dituduhkan pasangan nomor 2 yang sering disalahkan ya tapi nyatanya tidak,” sambungnya.
Dokumen pakta integritas itu telah beredar dan begitu menyita perhatian publik seusai KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kasus Bupati Sorong Yan Piet, tetapi kebenaran informasinya hingga pada saat ini belum diketahui secara jelas.
Budiman mengatakan bahwa ia mencurigai jika temuan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk mendukung kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 tidak hanya satu.
Hingga saat ini, dugaan Pakta Integritas untuk memenangkan Ganjar di Pilpres baru ditemukan satu, yakni diteken oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.
“Menurut saya harus dibuka ini apakah satu-satunya atau kah ada yang lain,” kata Budiman.
Budiman mengaku miris terhadap Kepala Daerah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui berpihak kepada salah satu calon dengan menandatangani Pakta Integritas.*
