FORUM KEADILAN – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang menyebut polisi tidak netral karena mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Terkait pelaporan tersebut Aiman akhirnya angkat suara.
“Saya belum tahu soal laporan itu terus terang. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan,” ujarnya.
Aiman menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan soal laporan tersebut. Ia juga mengaku siap jika dipanggil polisi untuk memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut.
“Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam Undang-Undang,” tambahnya.
Sebelumnya, Aiman Witjaksono dilaporkan buntut pernyataannya yang menyinggung mengenai ketidaknetralan aparat pada Pemilu 2024 oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi ke Polda Metro Jaya dan terdaftar dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 13 November 2023. Laporan tersebut telah diterima Polda Metro.
Aiman dilaporkan terkait Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
“Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga,” ucap Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Fikri kepada wartawan, Senin, 13/11.
Fikri menjelaskan, pernyataan Aiman yang dilayangkan tidaklah berbasis data dan tidak konkret. Perkataan Aiman juga dinilai menyudutkan pihak kepolisian.
“Kalau saya pribadi itu merasa dirugikan karena dia bawa nama Kepolisian RI dan juga masyarakat Indonesia khususnya, karena saya bagian dari masyarakat Indonesia merasa dirugikan karena Aiman Witjaksono ini dia kan caleg yang saat ini ikut kontestasi Pemilu 2024,” ujarnya.
“Sangat disayangkan apabila calon pemimpin kita memiliki sikap seperti itu, untuk menaikkan kredibilitas pribadinya supaya bisa mencapai keinginan hajatnya di 2024 nanti. Jadi nantinya demokrasi kita ke depan akan cacat, dan juga akan pincang ketika perhelatan perjalannya itu, akan selalu diisukan dengan hoax dan penyebaran kebencian,” tambahnya.*
