FORUM KEADILAN – Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menyebut, netralitas aparatur negara di Pemilu 2024 seperti hantu. Ia khawatir, akan adanya kemungkinan dan indikasi penggunaan kekuasaan politik untuk memenangkan pasangan tertentu.
“Itu yang saya sebutkan kenapa netralitas aparatur negara itu dipertanyakan. Karena ada unsur anak Presiden di Pemilu 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tidak bisa ditutup mata bahwa akan ada kemungkinan dan indikasi penggunaan kekuasaan politik untuk memenangkan pasangan tertentu,” ujar Adi di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta Pusat, Minggu 12/11/2023.
Tidak hanya itu, Adi bahkan mengatakan kalau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) sudah nampak jelas.
“Ketika ada atribut dari salah satu paslon tertentu sebut saja misalnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diturunkan, dan penurunan atribut itu yang hanya berlaku untuk salah satu calon. Sampai hari ini saja belum diketahui alasan-alasan diturunkannya atribut tersebut,” jelasnya.
Adi melanjutkan, jika penurunan atribut kampanye menyangkut ketertiban, harusnya berlaku juga untuk atribut capres dan cawapres lainnya.
“Karena di sepanjang jalan itu kan banyak atribut kampanye, merusak pemandangan. Bahkan baliho pegadaian juga bisa dihilangkan,” imbuhnya.
Hingga saat ini, kata Adi, belum ada alasan tertentu dalam kebijakan penurunan atribut kampanye yang berlaku hanya untuk capres-cawapres tertentu saja.
“Penurunan atribut capres-cawapres atas dasar apa? Karena itu tidak berlaku umum, dan karena capres-cawapres tertentu atau lainnya itu tidak dicopot, atau ada upaya-upaya untuk penurunan,” katanya.
Adi sendiri mengaku tidak keberatan dengan pasangan mana yang akan menang di Pilpres nanti. Asal, bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik.
Tetapi yang dikhawatirkan Adi yaitu, proses pemenangan pemilu yang membawa unsur intervensi.
“Yang paling penting adalah bagaimana proses pemenangan pemilu itu harus berjalan dengan baik dan kompetitif, dan netralitas yang adil. Jangan sampai ada upaya-upaya intervensi kekuasaan politik,” pungkasnya.*
Laporan Novia Suhari
