Zulhas Ungkap Rencana Medsos Hanya untuk Promosi, Tak Boleh Transaksi Langsung

Zulkifli Hasan | Instagram @zul.hasan
Zulkifli Hasan | Instagram @zul.hasan

FORUM KEADILAN – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan rencana pemerintah untuk melarang praktik social commerce. Dia menjelaskan bahwa media sosial (medsos) hanya akan diperbolehkan untuk mempromosikan produk, sedangkan transaksi perdagangan produk akan dilarang.

Menurut Zulhas, perubahan ini akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang akan dikeluarkan besok.

Bacaan Lainnya

“Jadi media sosial itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa, tidak boleh transaksi langsung dan bayar langsung. Nggak boleh lagi. Dia hanya boleh promosi. Dia semacam platform digital, tugasnya hanya promosikan,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 25/9/2023.

Selain itu, Zulhas juga menyatakan bahwa layanan media sosial tidak boleh digabungkan dengan fasilitas perdagangan e-commerce. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.

“Kedua, tidak ada media sosial maka dia ini harus dipisah, tidak semua algoritma dikuasai, ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” tegas Zulhas.

Dalam revisi Permendag Nomor 50, pemerintah juga akan mengatur pembatasan impor melalui e-commerce.

Pertama, akan dibuat daftar positif untuk produk impor yang diizinkan. Hanya produk yang terdaftar dalam daftar tersebut yang dapat diimpor ke Indonesia.

Kedua, akan diatur persamaan perilaku untuk produk impor dengan produk lokal. Misalnya, produk makanan harus memiliki sertifikat halal, produk kecantikan harus memiliki izin dari BPOM, dan produk elektronik harus memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Prinsipnya, produk impor harus memenuhi persyaratan yang sama dengan produk dalam negeri.

Terakhir, aturan akan dibuat untuk membatasi barang impor yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan harga. Zulhas mengatakan, barang dengan harga di bawah US$100 akan dilarang diimpor.

“Terakhir kalau impor, satu transaksi itu US$ 100 minimal,” ungkap Zulhas,” tambah Ketua Umum PAN itu.*