FORUM KEADILAN – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah angkat bicara terkait pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyebut bahwa warga NU tidak akan jauh dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Luluk, pernyataan yang disampaikan Gus Yahya tidak istimewa dan bukan juga sesuatu yang baru.
Dari dulu, kata dia, NU selalu dekat dengan penguasa kecuali saat era orde baru di mana Gus Dur melakukan perlawanan terhadap represifitas orba.
“Pada dasarnya ajaran NU itu tidak jauh dari penguasa karena untuk menjaga agar semua syariat bisa dijalankan dengan baik sehingga kekuasaan juga perlu dijaga dan tidak mengambil jarak yang tidak terlalu jauh,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Selasa, 19/9/2023.
Dia berpendapat bahwa sikap PBNU tidak tercermin pada akar rumput nahdliyin. Apalagi NU dan PKB sulit untuk terpisahkan dan basis suara PKB terbesar berasal dari nahdliyin.
“Sepanjang PKB terus hadir membersamai NU kemudian mengartikulasikan kepentingan NU, kita (PKB) pasti akan terus merebut hati nahdliyin dan juga NU,” tuturnya.
“Tugas PKB bagaimana kita bisa merawat basis nahdliyin kemudian juga merawat kepentingan NU semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Dirinya sendiri optimis bahwa partainya dapat merebut hati dan suara NU pada pemilu dan pilpres pada 2024 mendatang. Meskipun sudah dihantam dan digemobosi, kata Luluk, PKB tetap menjadi pemenang di pemilu Jawa Timur.
Dirinya malah mempertanyakan apakah ada partai lain yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan NU selain PKB.
“Justru yang perlu dipertanyakan, apa yang sudah dilakukan partai lain kepada NU di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, PKB juga tidak khawatir terhadap pernyataan Ketum PBNU. Menurutnya, NU tidah hanya terfokus di pusat, tapi juga tersebar di daerah-daerah lainnya.
“Kita tidak khawatir karena penjaga NU banyak banget, bukan hanya simbolisasi sebagai ketua tapi juga ada kyai, nyai dan juga aulia-aulia yang terus menerus sambung batin dengan kami, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga itu,” tutupnya.*
Laporan Syahrul Baihaqi