FORUM KEADILAN – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap ada menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang terus mendekati Partai Demokrat.
Bahkan, kata SBY, menteri itu mengajak Demokrat membuat poros baru koalisi.
SBY tak menyebut siapa menteri yang dimaksud. Namun, SBY mengatakan, dalam pembicaraan itu sang menteri mengajak untuk membuat poros baru berisi Partai Demokrat, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP,” ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, 1/9/2023.
SBY juga mengungkapkan, menteri tersebut bergerak atas dasar inisiatifnya dan sudah diketahui oleh ‘Pak Lurah’.
“Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan ini, inisiatif ini, sudah sepengetahuan ‘Pak Lurah’, kata-kata sang menteri, buka kata-kata saya,” sambungnya.
SBY kemudian menyebut bahwa lobi menteri itu sebagian merupakan informasi baginya, tetapi sebagian lain sudah fakta.
Menurut SBY, Demokrat tertarik dengan informasi berkaitan dengan gerakan, manuver, hingga proses politik.
“Katanya ada mastermind-nya, saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya untuk menjalankan, informasinya,” kata SBY.
Kata ‘Pak Lurah’ yang diungkap SBY itu mengingatkan pada pernyataan Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023.
Jokowi kala itu mengaku heran mengenai pernyataan partai-partai politik yang mengaku menunggu arahan ‘Pak Lurah’ soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.
“Saya sempat mikir, siapa ini ‘Pak Lurah’, sedikit-sedikit kok ‘Pak Lurah’. Belakangan saya tahu yang dimaksud ‘Pak Lurah’ ternyata saya,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah, melainkan melainkan Presiden Republik Indonesia (RI).
Jokowi juga menegaskan, jabatan presiden yang disandangnya tak mempunyai wewenang untuk menetapkan bakal capres dan cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024.
“Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik,” tandas Jokowi.*
