Kepentingan Politik di Balik Kegagalan Proyek Food Estate

Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro
Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro | ist

FORUM KEADILAN – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa proyek Food Estate gagal dan bagian dari kejahatan lingkungan. Katanya, kebijakan tersebut disalahgunakan dan menyebabkan banyaknya hutan ditebang sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan, Food Estate itu memang suatu kebijakan yang gagal.

Bacaan Lainnya

“Bisa dikatakan gagal, karena Food Estate itu tujuannya untuk jadi ketahanan pangan. Tetapi nyatanya tidak tercapai,” katanya kepada Forum Keadilan, Jumat, 18/8/2023.

Riko melanjutkan, meskipun suatu kebijakan itu terbilang gagal, langkah evaluasi masih bisa dilakukan.

Menurut Riko, suatu kebijakan tidak bisa serta-merta dikatakan gagal jika evaluasi belum dilakukan secara mendalam. Dari hasil evaluasi tersebut bisa mendapatkan langkah kebijakan lanjutan.

“Dalam sebuah kebijakan ada yang namanya evaluasi. Nanti akan diukur seberapa perlu seberapa urgensi sesuatu itu dilakukan kebijakan lanjutan. Di kasus ini, kalau dibaca judul besarnya untuk ketahanan pangan, itu jadi sesuatu yang perlu (evaluasi) dilakukan. Agar kita ada kedaulatan pangan agar tidak bergantung dri pangan luar negeri,” jelasnya.

“Ketika gagal maka evaluasi dilakukan. Langkah-langkah apa, dilakukan mitigasi terhadap kebijakan tadi. Tapi kenapa tidak dilanjutkan? Ada masalah apa? Apakah pembebasan lahan? Atau petani nggak ada atau industrinya atau apa? Kita belum mengerti ini,” paparnya.

Selanjutnya, kata Riko, pemerintah harus melakukan langkah evaluasi untuk itu.

“Dari situ, kita bisa dapatkan jawaban alternatifnya apakah benar-benar sudah gagal dan tidak bisa dilakukan perbaikan. Atau masih bisa dilakukan perbaikan,” lanjutnya.

Riko juga menanggapi pernyataan DPR RI yang menyebut dalam proyek tersebut didapati sejumlah data palsu. Ia menilai, DPR sebagai lembaga kontrol harus meminta lembaga terkait untuk melakukan auditing. Tidak hanya menyebut tanpa adanya bukti valid.

“Cara pandang kita sekarang harus makin kritis, temuan dari DPR itu ada temuan yang mencurigakan bahwa ada pemalsuan data, sebagai lembaga kontrol ia bisa meminta untuk lembaga terkait untuk melakukan audit jangan jadikan komunitas politik. Dugaan tanpa bukti karena itu tidak sehat di era demokrasi saat ini. Kalau nggak, nanti DPR bisa bermasalah bisa seenaknya ngomong,” tegasnya.

Kata Riko, adanya sentuhan politik saling menyalahkan di proyek Food Estate terlihat jelas. Pasalnya, jika memang proyek itu tidak gagal, seharusnya pemerintah bisa memberikan jawaban terhadap pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut Food Estate gagal.

“Tapi Food Estate itu memang tidak ada progress. Apa ini ada nuansa politik? Pasti ada. Tidak ada sesuatu yang tidak tersentuh isu politik. Tudingan Hasto yang menyebut itu gagal harus dijawab oleh pemerintah dengan menunjukan hasil evaluasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa proyek Food Estate yang masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.

“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan Food Estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor, Selasa, 15/8.*

Laporan Merinda Faradianti