Demi Indonesia Emas 2045, Singkirkan Ego Sektoral

Dede Yusuf, anggota Komisi X DPR RI
Dede Yusuf, anggota Komisi X DPR RI | Parlementaria Terkini

FORUM KEADILAN –┬áBonus demografi tahun 2030 jadi peluang menuju Indonesia Emas 2045. Namun, implementasi sering beriringan dengan ego sektoral.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi X Dede Yusuf, saat mengomentari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Senin 16/8/2023.

Bacaan Lainnya

Menurut Dede, berbicara soal bonus demografi, maka yang pertama harus dilakukan adalah membuat peta jalan (roadmap) pendidikan. Sebab, pendidikan perlu disesuaikan dengan peluang yang ada.

“Artinya, kalau kita anggap yang memberikan devisa negara adalah sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kemudian tambang, ya sumber daya manusia (SDM) itu dipersiapkan. Melalui apa? Melalui pendidikan. Itu yang saya katakan roadmap pendidikannya harus jelas,” ujarnya kepada Forum Keadilan, Rabu, 16/8/2023.

Dalam pidatonya, presiden mengatakan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 disiapkan untuk pendidikan. Nilainya mencapai Rp660,8 trililun.

Dede pun memberikan apresiasi terkait penyiapan anggaran tersebut. Ia menyebut itu yang dibutuhkan peta jalan pendidikan.

Tetapi dirinya juga menekankan, Presiden menyampaikan pidato itu di tahun politik. Tak ayal kalau pidato Presiden bernuansa politik.

“Jadi yang kita harapkan adalah implementasi dari para menteri-menterinya. Apakah implementasi ini ego sektoral? Kan kita paham,” imbuhnya.

Saat ini banyak menteri yang berasal dari tokoh politik. Sementara, kementerian sendiri banyak yang punya lembaga pendidikan.

Dede pun menyebut hal yang wajar apabila implementasi dipertanyakan. Apakah benar menargetkan bonus demografi atau hanya supaya berhasil di sektornya masing-masing.

“Misalnya, kementerian lembaga lain mendapatkan dana refungsi pendidikan tinggi. Ya kan membuat kegiatannya sendiri,” ungkapnya.

Dede pun menyimpulkan, kalau tidak ada roadmap pendidikan, maka semua akan berjalan pada ego sektoral masing-masing.

“Nah, koordinasi ini yang menjadi barang mahal di dalam pemerintahan,” tutupnya.*

 

Laporan: Charlie Adolf Lumban Tobing