Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, Pemerintah Jangan Lari dari Masalah

Kualitas udara di Jakarta pada Jumat, 11/8/2023 | Sukma Cempaka/Forum Keadilan
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat, 11/8/2023 | Sukma Cempaka/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Kota Jakarta tidak pernah terlepas dari permasalahan polusi udara. Hal ini masih menjadi problematika yang belum ditemui jawabannya.

Manajer Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar menilai bahwa pemerintah pusat seakan lepas tangan dari permasalahan yang ada di Ibu Kota Jakarta.

Bacaan Lainnya

“Ada kesan bahwa pemerintah pusat lari dari masalah tanpa menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya kepada Forum Keadilan, Minggu, 13/8/2023.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Minggu pagi, Jakarta sempat menduduki posisi tertinggi sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta mencapai 170.

Namun pada Minggu, 13/8 pukul 14.30 WIB, indeks kualitas udara di Jakarta turun dan berada di angka 107 serta menempati peringkat ke-8 sebagai kota paling terpolusi di Indonesia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebut bahwa pemindahan ibu kota adalah salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

“Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara (IKN),” ucap Jokowi, Senin, 7/8.

Setali tiga uang dengan Jokowi, Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL-KLHK) Sigit Reliantoro juga berpendapat memindahkan sumber emisi dari Jakarta ke IKN bisa menjadi solusi, 11/8.

Ghofar menilai bahwa pemindahan ibu kota negara yang sudah direncakanan sedari lama bukan lah sebuah jawaban untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan kota-kota satelit lainnya. Menurutnya, ini hanya akal-akalan pemerintah untuk lari dari tanggung jawab.

“Pindah IKN jelas bukan solusi mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Terlihat ada upaya untuk lari dari berbagai persoalan di Jakarta seperti polusi udara, pencemaran air hingga kerusakan lingkungan di wilayah pesisir,” tuturnya.

Ghofar tidak membantah bahwa penduduk di Jakarta akan mengalami penurunan ketika IKN telah selsai. Namun Ghofar berpendapat bahwa penurunan angka tersebut hanya sesaat dan akan kembali meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2021, proyeksi pertumbuhan penduduk DKI Jakarta akan terus meningkat hingga tahun 2023. Angka ini stabil dikisaran 10.000 (dalam ribuan).

Jumlah ini mulai menurun ketika ibu kota telah diselesaikan pada 2024 dan mulai terjadi transmigrasi. Namun angka jumlah penduduk DKI masih berada di angka 9.000. Ini menandakan bahwa perpindahan IKN tidak mengurangi jumlah penduduk DKI secara signifikan.

Ketika ditanyai terkait alternatif lain yang diungkapkan Dirjen PPKL-KLHK dengan mengganti kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan berbasis energi listrik, Ghofar setuju, namun lebih difokuskan ke moda transportasi publik

Ghofar menilai bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang polusi udara teratas.

Pada 2020, BPS DKI Jakarta mencatat ada sekitar 20 juta lebih kendaraan bermotor. Kendaraan ini didominasi oleh sepeda motor yang berjumlah hampir 15 juta kendaraan dan disusul oleh mobil penumpang yang mencapai 4 juta kendaraan.

Ghofar justru menyoroti anggaran subsidi yang bernilai triliunan rupiah untuk pembeliaan kendaraan listrik pribadi. Dia menilai elektrifikasi subsidi kendaraan bermotor pribadi sangat lah problematik.

“Subsidi dapat dialihkan ke pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan elektrifikasi kendaraan dapat difokuskan ke moda transportasi publik,” tuturnya.

Selain transportasi, pembangkit listrik, industri, perumahan dan kawasan komersial merupakan sektor-sektor yang berkontrubis pada polusi udara yang terjadi di Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI, total emisi sulfur dioksida (SO2) mencapai angka 4.256 ton. 61.96% SO2 disumbangkan dari sektor industri, pembangkit listrik sebesar 25,16%, disusul transportasi dengan 11.58%, perumahan 0,96% dan komersial 0,33%.

Menurut IQAir dalam websitenya, sulfur dioksida adalah gas tidak berwarna yang berbau kuat, menyesakkan dan menyengat. SO2 dihasilkan dari kegiatan industri dan juga kendaraan melalui pembakaran bahan bakar.

“Sumber polusi udara lain seperti dari sektor pembangkit listrik dan industri juga harus menjadi prioritas, selama ini belum ada langkah strategis yang dilakukan,” tuturnya.

Pemindahan ibu kota untuk mengurangi polusi udara di Jakarta hanya sekadar pepesan kosong belaka. Menurut Ghofar pemerintah lebih baik menyusun rencana aksi nasional dan daerah terkait pengendalian pencemaran udara.

“Pemerintah membuat rencana aksi nasional dengan berfokus pada pembatasan kendaraan, penghentian pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan pengendalian pencemaran di kawasan industri,” ucap Ghofar.

Selain itu, Ghofar berujar bahwa pemerintah harus berkaca pada pengalaman Cina yang sempat mengalami polusi udara yang sangat parah di sekitar tahun 2013.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menungkapkan bahwa DPR akan mendalami kasus tersebut lebih dulu. Menurutnya, polusi udara yang memburuk disebabkan karena adanya perkembangan industri tertentu.

“Belum tahu, mau kita perdalami dulu. Harusnya karena ada perkembangan industri tertentu, namun mau kita dalami dulu,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Minggu, 13/8.

Komisi IV rencananya akan memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait tingginya polusi di Ibu Kota. Namun dirinya tidak mengungkapkan kapan pemanggilan tersebut berlangsung.*

Laporan Syahrul Baihaqi