Mahfud MD Sebut Masalah Politik Uang Masih Timbul di Tubuh KPU

Mahfud MD
Mahfud MD | kominfo.go.id

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan permasalahan yang timbul saat pemilu.

Ia mengatakan bahwa masih banyak politik uang di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan saat Mahfud memberikan sambutan pada acara forum diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya pada Selasa, 8/8/2023.

Awalnya, Mahfud mengungkapkan bahwa salah satu penyakit dalam pemilu harus diantisipasi dari sekarang.

Salah satunya adalah terjadinya politik uang sebagai upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan.

“Banyak (politik uang), ada yang borongan melalui ‘botoh-botoh’ melalui pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak lhi di KPU meskipun sudah independen,” ujarnya.

Politik uang yang melibatkan KPU, bahkan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

“Itu ada sampai ke daerah bahkan di tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengatakan, KPU beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi tidak dipimpin oleh presiden.

“Jadi jangan salah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat KPU bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, KPU RI juga mengakui bahwa politik uang masih menjadi pekerjaan rumah di penyelenggaraan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Idham Holik dalam rapat koordinasi tahunan bersama Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2023.

“Kenapa kampanye politik masih mahal, kenapa dalam pemilu selalu dibayar-bayari, itu kan uang yang sangat besar. Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye,” kata Idham.*