FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyayangkan sikap politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dan aktivis 1998 lainnya yang merapat atau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pernyataan Gufron itu merespons relawan Jokowi yang mengusung Budiman sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Diketahui, Budiman dan Prabowo merupakan lawan secara politik di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Budiman kala itu merupakan aktivis yang mendorong reformasi. Sedangkan Prabowo merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).
Nama Prabowo pun tidak pernah lepas dari penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98. Dirinya pernah diberhentikan dari militer atas kasus tersebut.
“Kok bisa yang dulu berjuang mendorong demokrasi dan menuntaskan isu HAM (Hak Asasi Manusia) masa lalu justru mengambil langkah-langkah politik yang berseberangan dengan itu. Ini bukan soal personal, tapi bagian dari semangat dan nilai perjuangan politik 98 yang perlu selalu didorong,” ujar Gufron ketika dihubungi Forum Keadilan, Selasa, 8/8/2023.
Selain itu Gufron berujar bahwa ini berhubungan langsung dengan masa depan politik Indonesia, seperti menjamin terhadap kehormatan hukum dan HAM dan memberikan keadilan bagi korban sekaligus keluarga korban.
Menurut Gufron, perjalanan transisi demokrasi di tahun 98 merupakan perjalanan politik yang mahal. Demokrasi dan kebebasan politik yang Indonesia nikmati saat ini adalah buah perjuangan dari semangat 98.
“Tidak hanya Budiman cs dll, tapi ini perjuangan semua elemen bangsa yang menuntut Soeharto turun dari tampuk kekuasaan yang sudah 32 tahun berkuasa,” imbuhnya.
Gufron lantas khawatir gabungnya atau merapatnya para aktivis ke Prabowo memungkinkan ‘perang politik’ di masa lalu terulang kembali.
“Jangan sampai persoalan-persoalan politik yang berkaitan dengan sejarah politik Indonesia di masa lalu terulang lagi di masa depan. Terlalu mahal harganya,” lanjutnya.
Gufron juga mengingatkan kembali ‘utang’ Prabowo di masa lalu yang harus diselesaikan, mulai dari utang hukum dan politik kepada korban sekaligus keluarga korban.
“Upaya penyelesaian (HAM) masa lalu menjadi sangat penting termasuk juga mereka yang punya keterkaitan dengan kasus itu. Pertama harus ada proses hukum. Kedua, ruang politik juga penting untuk terbebas dari semua orang yang punya catatan buruk dalam isu HAM masa lalu,” tuturnya.
“Ini bagian dari komitmen politik kita bersama, menjamin demokrasi, penghormatan HAM, negara hukum. Jangan sampai kita ‘setback’ karena pertimbangan alasan-alasan yang sifatnya pragmatis, sehingga kita melupakan itu semua,” tutupnya.
Sebelumnya, pertemuan Budiman dengan Prabowo sendiri sempat ramai bicarakan. Adian Napitupulu yang juga merupakan politisi PDIP, bahkan sempat mengatakan banyak aktivis 98 yang kecewa dengan sikap Budiman.
“Kalau saya baca dari media, nonton di televisi segala macam ya masih ada banyak nyawa yang tidak dipertanggungjawabkan dari proses reformasi kemarin kan. Ya, artinya bahwa semua harus diselesaikan,” ujar Adian di Rumah Aspirasi relawan pemenangan Ganjar, Menteng Jakarta, Minggu, 30/7.
Puluhan aktivis 1998 yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) juga sempat mengingatkan Budiman soal apa yang terjadi saat memperjuangkan reformasi.
“Di tahun politik, kami tidak ingin orang melupakan kasus orang hilang dan semua pelanggaran HAM masa lalu hanya karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis  jangka pendek,” ucap mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik Petrus Hariyanto di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis, 27/7.* (Tim FORUM KEADILAN)
