FORUM KEADILAN – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan bahwa musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Diketahui Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi kebijakan pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng pada Senin, 24/7/2023.
“Tidak ada kaitannya, jadi istilahnya riting kiri belok kanan, jadi untuk menuju munaslub kan harusnya merubah capres, tetapi taunya kejaksaan,” kata Ridwan Hisjam saat ke kantor Forum Keadilan.
Ridwan juga menegaskan bahwa masalah isu munaslub tidak ada kaitannya dengan elektabilitas partai, karena elektabilitas partai seharusnya di pertanggung jawabkan di munas, yang seandainya ada fluktuasi.
Ridwan menegaskan, hal yang dituntut dalam munaslub ada persoalan calon presiden. Kata dia, sudah 3,5 tahun Ketua Umum Golkar yang diberi amanah untuk menjadi calon presiden tidak pernah bersedia.
Baru, kata Ridwan, setelah dipilih jadi Ketua Umum Airlangga mengaku bersedia, sehingga itu yang ditagih dari Airlangga.
Ridwan mengaku heran banyak yang merasa seakan munaslub itu sesuatu yang haram dilakukan. Padahal munaslub bukan sesuatu yang baru terjadi di internal Partai berlogo pohon beringin itu.
Sebut saja, kata Ridwan, Akbar Tanjung yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar melalui munaslub tahun 98 di Hotel Indonesia, Jakarta.
“Jadi munaslub di Golkar itu bukanlah barang haram. Halal-halal saja karena bang Akbar Tanjung itu terpilih jadi Ketua Umum Golkar melalui munaslub tahun 98 di Hotel Indonesia, Jakarta, ganti Harmoko. Saya sudah ikut waktu itu, terus yang kedua munaslub itu terjadi Setya Novanto terpilih di Bali. Pada saat mengganti bang Ical dan AL Agung Laksono yang dualisme. Airlangga sendiri (terpilih melalui) munaslub,” bebernya.
“Jadi saya heran kalo teman terbit Partai Golkar mengatakan ‘nggak ada munaslub nggak ada pergantian’,” tandasnya.*
Laporan Lulu Farha Chaerani