FORUM KEADILAN – Pastikan sidak ke lokasi Rusunami Samawa yang berubah fungsi, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Pemprov DKI menghentikan kelanjutan program rumah DP nol persen Anies Baswedan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI August Hamonangan menyampaikan, sidak dilakukan sebagai langkah untuk menentukan evaluasi dan pendataan terhadap program warisan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan tersebut.
Sidak dipastikan August akan dilakukan selambatnya hari Senin depan, 26/6/2023. Diakui August, pihaknya telah melakukan klarifikasi sementara kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terkait isu ini. Pihak DPRKP ucap August menyampaikan tidak ada temuan kos-kosan di Rusunami Samawa.
“Kalau dari DPRKP itu menyatakan mereka sudah cek dan memang rumah itu rusun samawa itu kosong, artinya tidak ada koskosan yang sempet viral. Tapi kembali tentunya kita tidak percaya begitu saja. Nanti juga kemungkinan selain konfirmasi audiensi ke DPRKP, kita akan sidak ke lokasi untuk memastikan memeng ada barang kali, atau sempat ada terus karena ada mau sidak atau pemeriksaan secepatnya dikosongkan,” ucap August kepada Forum Keadilan, Jumat, 23/6/2023.
August menegaskan pemilik hunian di Rusunami Samawa melanggar aturan bila kedapatan menyewakan kepada pihak lain. Selain rentan penyalahgunaan, August menilai program rumah DP 0 rupiah yang digagas Anies terbukti gagal. Sepinya penghuni membuat program yang sejak awal menarik kontroversi di DPRD ini dipandang August lebih baik dihentikan.
Sebagai bukti, August menyebut saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI, jumlah hunian yang terbangun jauh dari target. Hanya 20 persen dari target dicanangkan yang telah dibangun Pemprov DKI. Setelah terbangun, masyarakat ternyata tak antusias terhadap hunian tersebut.
“DP 0 ini tidak mencapai target (pembangunan) ternyata, tidak mencapai juga pemasaranya,” ungkapnya.
Menurut August penghentian program ini dapat dialihkan untuk program lainnya, seperti normalisasi kali atau sungai di Jakarta.
“Program yang ditawarkan oleh Pemprov DKI tidak menarik, terus sepi tetapi masih diteruskan. Artinya ya Pemprov DKI atau DPRKP sebaiknya legowo lah bahwa memang program yang pernah ditawarkan dan juga dibanggakan oleh Anies Baswedan malah gagal,” tukas August.
Sebelumnya isu mengenai rumah DP 0 rupiah kembali menghangat ketika media sosial diramaikan unggahan perihal Rusunami Samawa yang dijadikan tempat kos. Kepada wartawan seusai upacara HUT ke-496 DKI Jakarta, Kamis (22/6/2023), Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Harono meluapkan kekecewaannya dan memastikan akan menelusuri kembali aturan peruntukkan rumah DP Rp 0 guna melakukan penindakan secara tepat. Secara tegas dirinya meminta tindakan yang terindikasi menyalahi aturan rumah DP Rp 0 untuk ditertibkan.
Sebaliknya meski penyalahgunaan tengah disoroti, Pj Gubernur DKI diketahui justru mengganti nama program rumah DP 0 rupiah yang diwariskan Anies Baswedan. Program itu kini bernama Hunian Terjangkau Milik.
Informasi itu disosialisasikan melalui unggahan akun instagram penyedia informasi perumahan kelolaan DPRKP DKI, JakHabitat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum membenarkan adanya perubahan nama program warisan Anies itu. Perubahan nomenklatur itu dikemukakannya untuk mempertegas bahwa Pemprov DKI tak hanya menalangi DP, melainkan keseluruhan pembiayaan satu unit hunian.
Kebijakan itu ucapnya telah tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 104 tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
“Tidak hanya berupa kredit DP/Down Payment sebesar 20 persen namun dapat diberikan kredit full payment sebesar 100 persen,” kata Retno.
Skema kredit talangan ini sebenarnya telah dilakukan Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
