FORUM KEADILAN – Dua kali didatangi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera melakukan tindakan terkait peristiwa yang menewaskan puluhan orang di awal Maret 2022 itu.
Kuasa hukum warga korban kebakaran, Faizal Hafied menyampaikan kedatangan hari ini ke Komnas HAM untuk kembali melakukan pelaporan yang didasari adanya dugaan pelanggaran HAM dilakukan pihak Pertamina kepada para korban kebakaran. Salah satu pelanggaran dilakukan Pertamina disebutnya lantaran tidak menyegerakan proses ganti rugi.
“Pelaporan ini menindaklanjuti, laporan sebelumnya. Karena hingga saat ini tidak ada aksi apapun dari Pertamina kepada tim advokasi,” kata Faizal Hafied di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa, 20/6/23.
Ia mengungkapkan pertemuan kali ini direspon positif oleh Komnas HAM dengan kepastian tindaklanjut. Komnas HAM tukasnya, berjanji sesegera mungkin melakukan penindakan.
“Hasil pertemuan dengan Komnas HAM sangat baik, Komnas HAM akan sesegera mungkin menindaklanjuti,” tandasnya.
Sebelumnya Komisioner Komnas HAM bidang Pengaduan Hari Kurniawan di pekan pertama Maret menyatakan peristiwa kebakaran di Pertamina Depo Plumpang akan diinvestigasi. Namun hingga kini, belum ada pengumuman secara resmi perihal hasil investigasi dilakukan Komnas HAM terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut.
Direktur Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya menyampaikan per tanggal 11 Maret 2023, PT Pertamina (Persero) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp1,72 miliar. Rinciannya, Rp1,26 miliar atau 74 persen berasal dari Pertamina Group, dan Rp451 juta bersumber dari BUMN.
Bantuan diberikan berupa biaya pemakaman, santunan duka, membiayai hunian sementara dan kebutuhan harian dan mengganti barang-barang korban yang terbakar. Korban penerima bantuan diungkapkannya berasal dari dua RW, yakni 166 korban di RW 1 dan 65 korban di RW 9. *
Laporan: NOVIA SUHARI
