FORUM KEADILAN – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan demi mengendalikan jumlah penduduk yang masuk ke Jakarta usai mudik Lebaran 2023.
Namun, ia tetap meminta para pendatang memiliki penjamin berupa tempat tinggal dan pekerjaan di Jakarta.
“Mereka datang tinggalnya di mana, ada penjamin tidak, ada pekerjaan tidak. Mudah-mudahan yang datang semuanya sudah ada pekerjaan,” ungkapnya pada Minggu, 23/4/2023.
Operasi yustisi kependudukan adalah aturan yang diterapkan sejak era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo demi mencegah jumlah pendatang yang masuk Jakarta usai Idulfitri.
Diketahui, warga yang terjaring operasi ini akan dipulangkan kembali ke kampung halamannya.
Selain itu, Heru juga menyebut bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan mendata warga yang masuk ke Jakarta.
“Jakarta memang terbuka tapi tetap harus terkendali. Nanti Dinas Dukcapil mendata saja supaya data-data kependudukan itu valid,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah meminta warga pendatang pasca Lebaran 2023 melapor ke RT/RW usai tiba di Jakarta.
Hal ini demi ketertiban administrasi kependudukan.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, ketertiban administrasi kependudukan ini digunakan untuk memetakan masalah kependudukan.
Dari pemetaan tersebut, Budi mengklaim dapat memberikan solusi yang tepat atas berbagai masalah yang ada.
Mulai dari potensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran hingga kriminalitas.*
