Bupati Wonogiri Ungkap Alasan Pembelian 294 Motor untuk Kades dan Lurah

FORUM KEADILAN – Kabupaten Wonogiri menjadi sorotan beberapa waktu lalu usai sang bupati, Joko Sutopo (Jekek) membeli 294 motor dinas untuk para kepala desa dan lurah di wilayahnya.

Bupati Jekek membagi-bagikan motor jenis N-Max warna merah dan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp9,4 miliar.

Kebijakan itu sontak mendapat sorotan dari masyarakat luas.

Kebijakan ini dinilai tak tepat sasaran dan dikaitkan dengan masih banyaknya jalan rusak di Wonogiri.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jekek angkat suara.

Ia menilai kritikan dari warganet malah membuka ruang untuk pihaknya menjelaskan kepada publik alasan pembelian motor-motor tersebut.

“Kami apresiasi terhadap apa yang menjadi kebijakan publik di era keterbukaan ini tentu orang kan bebas menyampaikan pendapat apapun, atas kebebasan itu menjadi sebuah syarat objektif terhadap seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan, kebijakan, tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, banyak faktor agar supaya apabila kebijakan itu nanti menjadi polemik di publik, ada ruang untuk mengklarifikasi,” kata Jekek dikutip dari kanal Total Politik, Rabu, 19/4/2023.

Ia juga menyebut motor-motor tersebut tak akan menjadi hak milik kepala desa dan lurah di Wonogiri.

Namun, motor-motor itu merupakan asset Pemerintahan Daerah Wonogiri demi menunjang kinerja.

Soal momentum pembelian motor yang dikaitkan dengan tahun politik, ia juga menjelaskan Kabupaten Wonogiri sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari.

Ia juga menegaskan bahwa pembelian motor ini sesuai dengan aspirasi kepala desa.

Jekek menjelaskan kepala desa menyampaikan aspirasi kepada Bupati setelah melihat kabupaten-kabupaten tetangga membeli motor terlebih dahulu.

Jekek menyebut Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar terlebih dulu membeli motor untuk kepala desa, bahkan di masa pandemi sedang ganas-ganasnya.

Soal kritik terkait skala prioritas dari pembelian motor-motor itu, Jekek menjelaskan sejumlah prestasi wilayahnya.

Dia mencontohkan salah satunya soal penurunan kemiskinan.

“Kalau bicara angka kemiskinan, (awalnya) 13,25% sekarang kami di angka 10,9% (data 2021, red). (Untuk tahun 2022) nanti nunggu data dari BPS. Maka tadi kami sampaikan integrasi APBDes dengan APBD melahirkan program-program yang progresif mengintervensi simpul-simpul kemiskinan. Desa tidak hanya menjadi objek, tapi desa sekarang menjadi subjek pembangunan. Maka integrasi inilah jawaban untuk memberikan sebuah fakta yang otentik kepada masyarakat,” papar Jekek.

Prestasi lainnya yakni soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 67 ke 71,25 dan angka stunting berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang ada di angka 10,4%, terbaik ketiga di Jawa Tengah dan jauh lebih baik daripada angka rata-rata provinsi.

Soal jalan rusak yang dikaitkan netizen dengan pembelian motor, Jekek mengatakan sudah melihat foto-foto yang ditampilkan di media sosial. Setelah melihat foto dan mengecek data, dia mengatakan jalan rusak yang difoto oleh warganet sebagai bahan kritik adalah jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah.*