Pengamat Nilai ERP Dorong Penggunaan Transportasi Umum

KRL
Ilustrasi penumpang KRL. | ist

FORUM KEADILAN – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP).

ERP adalah sistem jalan berbayar berbasis elektronik untuk mengurangi kemacetan di sebuah wilayah. Salah satu yang terkena ERP adalah kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor.

Bacaan Lainnya

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kebijakan itu dapat secara simultan dilakukan. Menurutnya, ERP dapat mendukung dan mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih masif.

“Rencana penerapan jalan berbayar elektronik sudah diwacanakan sejak Gubernur Sutiyoso dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Manfaatnya dari sektor lalu lintas adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas,” kata Djoko Setijowarno saat dihubungi Forum Keadilan, Senin, 13/2/2023.

Pengamat sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu melanjutkan, dari sisi lingkungan, ERP juga dapat memberikan keuntungan seperti mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor.

Keuntungan dari sisi transportasi pun dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, serta mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Kemudian mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau dan meningkatkan kinerja lalu lintas.

“ERP adalah kebijakan yang sangat tidak populer. Mungkin yang peduli transportasi dan lingkungan saja yang setuju, selebihnya akan menolak. Tidak banyak kota yang menerapkan ERP karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat,” sebutnya.

Menurutnya, angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Sehingga pengguna kendaran pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum.

“Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik,” tutupnya.*

Laporan Merinda Faradianti