FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penghapusan jabatan gubernur dapat membuat rentang kontrol pusat ke bupati/wali kota menjadi terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Presiden menyikapi usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.
“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, span of control (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis, 2/2/2023.
Jokowi tidak mempermasalahkan usulan tersebut. Hanya Jokowi mengingatkan usulan tersebut perlu dikaji dan dikalkulasi.
“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita… kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya boleh boleh saja, namanya usulan,” kata Jokowi.
Respon DPR
Senada dengan Presiden, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai posisi gubernur diperlukan sebagai perpanjangan dari pemerintahan pusat. Menurut dia, birokrasi pemerintahan dari pusat ke daerah bakal terlalu jauh jika langsung menjangkau ke tingkat kabupaten/kota.
“Tentu itu agak rumit ya menjangkaunya kalau langsung kan, maka ada yang namanya gubernur. Kan kalau ada gubernur kan makin efektif kan nanti persoalannya,” ujar dia.
Saan berpandangan posisi gubernur justru memegang peranan penting dalam pemerintahan. Dia menyinggung soal sistem pemilihan gubernur.
“Ya makanya gini, itu kan perlu kan. Dulu kan ada perdebatan apakah perlu dipilih langsung atau apa, kan gitu. Dan sampai hari ini kan dari sisi rekrutmen terkait dengan gubernur kan masih sama kan. Ya dia juga bagian dari yang kita pilih secara langsung,” katanya.
“Tinggal sekarang kita lihat efektivitasnya aja ke depan. Kalau saya sih melihat bahwa kita masih memerlukan posisi itu. Tinggal bagaimana kita bicarakan terkait dengan efektivitas dari pemerintahan provinsi ini. Ini yang paling penting,” ujarnya.
Namun demikan, Saan mengatakan usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal jabatan gubernur dihapus perlu dikaji lebih lanjut di komisinya yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah itu.
“Di Komisi II DPR belum ada ya terkait soal wacana penghapusan gubernur ini. Ini kan ada karena Cak Imin yang mewacanakan. Nanti kita kaji kan tentang posisi gubernur ini dalam konteks pemerintahan kita,” kata Saan, Rabu, 1/2/2023.
Saan mengatakan usulan tersebut belum disampaikan oleh Fraksi PKB di Komisi II DPR. Dia memastikan usulan itu bakal ditindaklanjuti jika telah disampaikan secara resmi.
“Ya sampai hari ini belum ada, tapi kalau wacana ini nanti diusulkan secara resmi oleh Fraksi PKB kan tentu kita harus kaji kan,” ujar Sekretaris Fraksi NasDem DPR ini
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus
Muhaimin Iskandar mengusulkan jabatan gubernur dan wakil gubernur dihapus. Menurut dia, pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak efektif dalam pemerintahan.
“Target PKB tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur. Hanya ada di Kabupaten/Kota,” kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 30/1/2023.
“Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur,” ujar dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
“Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah). Tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat,” jelasnya.
Dalam pandangan Cak Imin, salah satu kelemahan era reformasi adalah politik yang pragmatis dan kompetisi yang tidak ada hentinya. Kelihatannya damai, tetapi kompetisi tidak pernah berhenti selama 24 jam.
“Ini sistem yang melelahkan. Dalam Pemilu yang pragmatis, yang uang yang menentukan banyak hal perilaku pemilu. Itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram,” ujarnya.
Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. “Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan,” jelasnya.*
