FORUM KEADILAN – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dan wakil gubernur dihapus. Menurut dia, pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak efektif dalam pemerintahan.
“Target PKB tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur. Hanya ada di Kabupaten/Kota,” kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 30/1/2023.
“Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur,” ujar dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
“Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah). Tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat,” jelasnya.
Dalam pandangan Cak Imin, salah satu kelemahan era reformasi adalah politik yang pragmatis dan kompetisi yang tidak ada hentinya. Kelihatannya damai, tetapi kompetisi tidak pernah berhenti selama 24 jam.
“Ini sistem yang melelahkan. Dalam Pemilu yang pragmatis, yang uang yang menentukan banyak hal perilaku pemilu. Itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram,” ujarnya.
Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. “Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan,” jelasnya.
Bukan Wacana Baru
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut usulan tersebut bukan hal baru. Menurut dia, gubernur cuma bertugas seperti koordinator saja.
“Itu sebenarnya sudah menjadi wacana lama dan hampir pernah diundangkan di zamannya Pak SBY,” kata dia.
“Karena begini, itu melihat efektivitas birokrasi. Apa sih tugas pokok gubernur? Lebih baik gubernur ditunjuk dari pusat. Kalau pakai elektoral berapa biayanya menjadi gubernur? Besar kan. Terus apa? Kan hanya koordinator aja,” ucapnya.
Jazilul menilai jika jabatan Gubernur dihapus bakal lebih efektif dan murah. Pasalnya, menurut dia, tugas Gubernur hanya melakukan koordinasi.
“Itu lebih efektif dan lebih murah, karena era ini otonomi tingkat 2. Gubernur nggak mengerjakan apa-apa kecuali mengkoordinasi,” ucapnya.
“Maksudnya begitu, bagaimana membuat efektifitas pemerintahan, kalau pemerintahan efektif anggaran efektif,” ujarnya.*
