Kejagung Tahan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

WARGA negara Amerika Serikat Thomas van Der Heyden (TVH), satu dari empat tersangka kasus korupsi pengadaan satelit di Kemenhan tahun 2015. | Dok Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI

FORUM KEADILAN – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan empat tersangka perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) kontrak sewa satelit Artemis Avanti pada 2015 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Telah dilaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap empat orang tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).

Bacaan Lainnya

Penahanan dilakukan setelah Tim Penyidik Koneksitas melakukan pemeriksaan empat orang tersangka, Kamis, 12/1/2023.

Para tersangka tersebut adalah Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) Arifin Wiguna (AW), Direktur Utama PT DNK Surya Cipta Witoelar (SCW), dan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto (AP) selaku Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan periode Desember 2013 sampai Agustus 2016.

Satu tersangka lain, warga negara Amerika Serikat Thomas van Der Heyden (TVH).

Keempat orang tersangka itu dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

“Pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindakan penahanan oleh Penyidik Koneksitas, para tersangka dalam kondisi sehat serta kooperatif serta didampingi oleh Penasihat Hukum,” ujar Ketut.

Ketut mengatakan, penahanan dilakukan Penyidik Koneksitas dalam rangka pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.

Hal itu sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP tentang syarat objektif dan subjektif dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Dalam kasus ini, para tersangka diduga bersama-sama melakukan pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) kontrak sewa satelit Artemis dari Avanti dengan dalih bahwa dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan Alokasi Spektrum pada slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Namun, ternyata satelit Artemis yang telah disewa tidak berfungsi karena spesifikasi satelit tersebut tidak sama dengan satelit sebelumnya, yaitu Garuda-1.

“Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara, dilakukan secara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Ketut.

Perkiraan kerugian negara dari kasus ini berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03.03/SR-607/D5/02/2022 tanggal 12 Agustus 2022, kurang lebih Rp453.094.059.540,68.

Para tersangka diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*