3 Rencana Strategis DKPP Hadapi Pemilu 2024

Konferensi pers catatan akhir tahun DKPP di ruang sidang utama DKPP, Jakarta, Sabtu, 31/12/2022. | Ade Feri Anggriawan

FORUM KEADILAN –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan tiga rencana strategis untuk tahun 2023 menghadapi Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers catatan akhir  tahun DKPP di ruang sidang utama DKPP, Jakarta, Sabtu, 31/12/2022.

Bacaan Lainnya

Heddy Lugito mengatakan, tiga rencana strategis tersebut dititikberatkan pada beberapa program.

Pertama, kata dia,  mengenai pencegahan, DKPP berkomitmen untuk melakukannya secara optimal melalui sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan juga publikasi lembaga DKPP.

“Untuk rencana strategis pertama perihal pencegahan kami akan melakukan sosialisasi KEPP secara tripartit antara DKPP, KPU, dan Bawaslu dan juga memberikan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

“Adapun publikasi lembaga DKPP dilakukan dengan memanfaatkan media seperti program media visit, dan media gathering,” tambah Heddy.

Rencana strategis kedua dilakukan untuk penguatan lembaga DKPP seperti, bekerjasama dengan stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyiapan anggaran yang lebih memadai.

“Rencana yang kedua ini kami akan melakukan penandatanganan MoU dengan Kemenkumham terkait peminjaman Kanwil di seluruh Provinsi, kemudian mengajukan penambahan pegawai karena saat ini kami hanya memiliki 122 pegawai dari yang seharusnya 216,” kata Heddy.

Terkhusus untuk penambahan pegawai, Heddy berharap Mendagri dapat segera merealisasikan.

Adapun rencana strategis yang ketiga adalah menyangkut penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP)

“Penyusunan ini dilakukan karena pekerjaan DKPP akan semakin besar, dengan adanya pelanggaran etik yang terjadi di seluruh Indonesia,” ujar Heddy.

Heddy menyebut, program IKEPP harus diwujudkan dengan maksimal karena merupakan bentuk keseriusan DKPP dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan berintegritas,” ungkapnya. *

 

Laporan Ade Feri Anggriawan