PDIP Kritik Lemahnya Komunikasi Heru Budi

PJ GUBERNUR DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi fraksi-fraksi DPRD DKI, Senin, 19/12/2022. | Ist

FORUM KEADILAN – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik lemahnya komunikasi publik Heru Budi Hartono selama menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Akibatnya, sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Perlu saya sampaikan pada Pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata Gembong Warsono saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 19/12/2022.

Bacaan Lainnya

Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

“Ada dua hal yang membuat kami agak risau, pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan UU, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah. Kami F-PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus,” ujar Gembong.

Kebijakan selanjutnya yang dianggap membuat gaduh terkait pergantian slogan menjadi ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’. Menurutnya slogan baru ini tidak dikomunikasikan dengan baik di hadapan publik.

“Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Gembong mendorong agar ke depannya Heru dapat menggerakkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan kebijakan yang diterbitkan pimpinannya. Tujuannya demi mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.

“Artinya ke depan Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama,” ucapnya.

“Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. kalau sudah ada pak deputi kan insyaAllah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendampingi Pj Gubernur Heru Budi sowan ke semua fraksi. Di depan anggota Dewan, Prasetyo memperkenalkan Heru Budi sebagai gubernurnya DPRD DKI Jakarta.

Kegiatan sowan Heru ke fraksi DPRD DKI masih berlanjut. Sejauh ini Heru telah mengunjungi kantor Fraksi PAN, PDIP, dan Demokrat, dan PKB-PPP DPRD DKI.

Ada sembilan fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi PKB dan PPP.*