KORUPSI

“Dalam persidangan sudah dijelaskan saksi yaitu Direktur PT Kenpura Alam Nangro Dedi Mulyadi mengaku pernah menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada anggota DPR RI Nasir Djamil. Pengakuan itu harus diusut tuntas. Kenapa bisa ada penyerahan uang dan untuk apa uang itu?,” kata Muhammad Suhadi kepada awak media, Selasa (12/02/2019).

Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat (Sumbar), berencana memeriksa bupati dan walikota untuk dimintai keterangan. "Mungkin kami juga akan melakukan pemanggilan kepada bupati/wali kota, bila nanti diperlukan untuk dimintai keterangan terkait perkara ini. Yang jelas, semua ini akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada," sebut Direktur…

Penasihat hukum terdakwa Flora Simbolon ST SE menolak tiga saksi yang diajukan tim JPU dari Kejari Belawan. Alasannya, saksi ahli yang diajukan itu tidak memiliki sertifikat keahlian. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Keduanya, yakni anggota DPR periode 2014-2019, Sukiman, dan Natan Pasomba selaku pelaksana tugas dan penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.…

Pelarian Hari Liewarnata alias Apin alias Hian Fui berakhir sudah. Buronan kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Sanggau, Kalimantan Barat, ini berhasil diringkus kejaksaan. Koruptor itu dicokok dari persembunyiannya di Apartemen Central Park, Tower Adaline, Jakarta Barat. Hian Fui diringkus, Rabu (6/2/2019) sore. Ia digerebek tim…

Terdakwa Sri dinilai terbukti bersalah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan luas 604.960,84 meter persegi.

"Saya bukan komisaris atau direktur di PT Inti Anugerah Propertindo atau IAP (perusahaan yang mengakuisisi saham milik Lippo Group)," kata James Riady saat menjadi saksi sidang lanjut suap Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (6/2/2019). FOTO James Ritadi (jas hitam)

Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi divonis 7 tahun penjara. Ia terbukti gratifikasi menerima duit dari kontraktor sebesar Rp 1,19 miliar sebagai komitmen fee dalam proyek. "Menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara," tegas hakim Antonius Wijantono, Rabu (6/2/2019).