Mendagri Tito Sebut Jangan Salahkan DPRD Terkait Tunjangan Perumahan: Kebijakan Lama Saat Itu

FORUM KEADILAN – Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan sudah menginstruksikan agar tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD untuk dikaji ulang dan dievaluasi.

Tito meminta kepada DPRD dan pemerintah daerah mendengar suara masyarakat. Terutama, sebelumnya DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan tunjangan tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama yang di Jawa, agar koordinasi dengan DPRD mendengar suara publik, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata dia usai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Senin, 15/9/2025.

Ia mengaku sudah memonitor informasi tersebut dan hasilnya tunjangan perumahan banyak diterima anggota DPRD di wilayah Jawa. Menurut Tito, tunjangan perumahan sebagian besar adalah kebijakan lama.

“Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya udah cek DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tau, ini kebijakan lama saat itu,” tambahnya.

Tito menjelaskan ketentuan tunjangan perumahan tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Di dalamnya menyebutkan, anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah dinas, berhak menerima tunjangan sebagai pengganti yang angkanya bervariasi setiap daerah.

Tetapi, pada praktiknya, lanjut Tito, tunjangan perumahan diberikan sebagai alat kepentingan agar APBD pemerintah daerah tidak diganggu.

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” ujarnya.

Usai tunjangan perumahan Rp50 juta anggota DPR RI, belakangan tunjangan yang serupa di DPRD pun menuai sorotan.

Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) menerima tunjangan perumahan mencapai Rp79 juta. Di Jakarta menerima Rp70 juta, Jabar Rp71 juta, Jatim Rp49 juta, Bali senilai Rp54 juta.

Kemudian, mereka bersepakat untuk melakukan evaluasi. Isu tunjangan sebelumnya pun telah memicu gelombang aksi besar-besaran pada 25-31 Agustus yang menelan 10 korban jiwa.*