Selasa, 22 Juli 2025
Menu

Safari Politik Prabowo Dinilai Berpotensi Ciptakan Executive Heavy

Redaksi
Prabowo Subianto dan Surya Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22/3/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan
Prabowo Subianto dan Surya Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22/3/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Presiden terpilih Prabowo Subianto gencar melakukan safari politik ke beberapa partai politik (parpol). Sesuai janji kampanye yang disampaikannya, Prabowo ingin merangkul parpol lain non pendukungnya.

Hal itu terlihat dari kunjungannya ke DPP NasDem, bak gayung bersambut, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyambut hangat silaturahmi tersebut.

Tak hanya itu, Prabowo juga ingin melancarkan safari politiknya mengunjungi PPP dan PDIP. Keinginannya itu disebut-sebut untuk memperkuat kedudukannya di pemerintahan.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan, jika semua parpol bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka Prabowo berpotensi akan menciptakan ‘executive heavy‘. Menurutnya, kondisi tersebut tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi.

Executive heavy adalah kekuasaan bertumpuk di pemerintahan, di mana kondisi tersebut pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

“Ya betul, kalau semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan maka akan terjadi executive heavy. Tentu ini tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi. Demokrasi akan berkembang dengan baik, jika ada kekuatan oposisi di DPR yang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah,” kata Lili kepada Forum Keadilan, Sabtu, 30/3/2024.

Lili melanjutkan, jika mayoritas parpol bergabung ke koalisi pemerintahan maka kekuatan oposisi DPR akan melemah. Apabila lemah, kata dia, fungsi kontrol tidak jalan dan kondisi itu tidak baik bagi penguatan demokrasi.

“Alih-alih demokrasi di Indonesia makin mundur. Harapannya tidak semua parpol ikut gabung dalam pemerintahan agar fungsi kontrol tetap jalan dan ada kekuatan oposisi di DPR yang kuat, sehingga mekanisme check and balances berjalan. Dominasi eksekutif bisa dibendung,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai apakah ada potensi PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Lili menilai kemungkinan itu tetap ada. Mengingat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki latar belakang hubungan baik dengan Prabowo.

“Sangat potensial. Mengingat sebagian dari kadernya juga setuju untuk bergabung. Tapi, kita tetap berharap PDIP tidak bergabung, tetap memilih sebagai kekuatan oposisi,” ungkap Lili.

Lili melihat, keberadaan PDIP sebagai kekuatan oposisi sangat penting guna mengawal dan mengontrol jalannya pemerintahan. Sebab, ia menilai, jika pemerintahan tanpa ada kekuatan oposisi maka demokrasi akan lumpuh.*

Laporan Merinda Faradianti