Janji Manis Anies Berujung Tragis
FORUM KEADILAN –Program rumah DP nol persen gagasan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang sejak awal kampanye pilkada DKI Jakarta memunculkan polemik, kini terancam dihentikan karena tak mencapai target dan rentan pengalihfungsian.
Bak pahlawan, program Anies Baswedan ini sesungguhnya dipandang sebagai pendobrak politik rumah, dimana membuka kesempatan pasangan muda memiliki hunian sendiri.
Namun di sisi lain, fakta di lapangan juga mengungkap fenomena keberadaan hunan DP nol persen tersebut tak sesuai peruntukan. Hal ini dibuktikan oleh merebaknya kabar di media sosial seputar Rusun Samawa yang dijadikan tempat kos.
Kepada wartawan seusai upacara HUT ke-496 DKI Jakarta, Kamis (22/6/2023), Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Harono meluapkan kekecewaannya terhadap pemilik Rusun Samawa yang menyewakan huniannya. Heru memastikan akan menelisik kembali aturan peruntukkan rumah DP Rp 0 guna menentukan penindakan diambil secara tepat. Heru meminta tindakan terindikasi menyalahi aturan rumah DP Rp 0 untuk ditertibkan.
Viralnya rumah DP 0 persen disewakan membuat legislator di DPRD DKI angkat suara. Wakil ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga memastikan fraksi PDIP akan menelusuri penyalahgunaan hunian DP 0 persen yang viral di media sosial tersebut.
Pada prinsipnya kata Pandapotan, hunian tersebut diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tak boleh dipindahtangankan.
“Diberikan pada orang yang tidak punya rumah, yang dia tempati, tidak boleh dipindahtangankan. Kita akan telusuri (penyalahggunaan fungsi rumah DP 0 rupiah),” ujarnya kepada Forum keadilan, Jumat, 23/6/2023.
Sentilan keras disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PSI, August Hamonangan. Tak hanya disebabkan penyalahgunaan, August mendesak program rumah DP 0 rupiah sebaiknya dihentikan karena sepi peminat. Fakta tersebut menurutnya memperburuk minimnya realisasi atas target dicanangkan Pemprov DKI sebelumnya.
Saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI, pembangunan rumah DP 0 rupiah disebutnya hanya mencapai 20 persen dari target dicanangkan. Di bulan September 2022, Pemprov DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0 turun dari 232.214 ke 9.081 unit.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menyebut penurunan jumlah sebagai rasionalisasi atas dampak pandemi Covid-19. Perubahan itu termaktub dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Minimnya target pembangunan tercapai yang diiringi sepi peminat hingga pengnalihfungsian membuat August berpendapat program rumah DP 0 rupiah sebaiknya dihentikan. Annggaran tersebut ucap August bisa dialihkan untuk program lainseperti normalisasi kali did aerah Jakarta Selatan.
Berbeda dengan politisi PSI, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menilai program rumah DP 0 rupiah tak boleh dihentikan. Menurutnya, keberhasilan sebuah program belum tentu dapat dirasakan dengan cepat.
Karenanya ia menilai program gagasan Anies Baswedan tersebut bukanlah sebuah kegagalan. Anies bahkan dipandangnya sebagai sosok pembuka politik rumah di Indonesia.
“Jangan (dihentikan). Karena apa yang dilakukan Gubernur Anies itu inovasi kota yang harus didukung. Suatu kebijakan itu perlu waktu untuk bisa mengimplementasikannya dengan baik. Dengan adanya DP 0 persen, hampir semua real estate yang ada di Jabodetabek itu memperlakukan penawaran seperti itu,” beber Syafuan Rozi kepada Forum keadilan.
Diungkapkan Syafuan Rozi, melalui program yang dicanangkan Anies sejak kampanye dan terpilih menjadi Gubernur DKI, banyak warga bisa mengambil rumah. Sebelumnya kata Syafuan untuk memiliki rumah masyarakat kerap terkendala uang muka atau DP.
“Banyak pasangan muda itu keberatan tidak bisa mengumpulkan uang muka, jadi harus pinjam, utang, atau menunda untuk punya rumah, punya DP. Apa dilakukan Gubernur Anies itu membawa efek bagus buat keluarga muda atau keluarga yang belum punya rumah. Kalau dihapus, waduh…jangan hanya mengkritik tapi memberi solusi,” timpalnya.
Syafuan menilai kritikan keras disampaikan PSI perihal program rumah DP 0 rupiah lebih karena adanya sentimen pribadi terhadap Anies Baswedan.
“Menurut saya apa yang dibuat Anies terobosan penting buat negara kita agar politik rumah itu pelan-pelan setelah mengkoreksi dp 0 persen nanti masuk ke sistem asuransi rumah,” imbuhnya.
Di tengah viralnya penyalahgunaan, Pemprov DKI ternyata telah melakukan evaluasi program rumah DP 0 rupiah. Bukannya menghentikan total program tersebut, Pemprov DKI justru membuat penyempurnaan menjadi Hunian Terjangkau Milik. Pemprov DKI memberikan talangan kredit full payment sebesar 100 persen.
Kebijakan itu tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 104 tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Skema kredit talangan ini sebenarnya telah dilakukan Anies Baswedan semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).
“Tidak hanya berupa kredit DP/Down Payment sebesar 20 persen namun dapat diberikan kredit full payment sebesar 100 persen,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum.
August Hamonangan mengingatkan para calon kepala daerah tak hanya menyampaikan kampanye dengan janji kecap yang menggiurkan calon pemilih tanpa bersikap rasional.
Program DP 0 rupiah disebut August sejak awal sudah mendapat pertentangan. Pemprov DKI ketika itu berdalih untuk kepentingan warga yang tak memiliki hunian,
“Padahal kalau dibangun konsep rusunawa aja itu kan tidak harus memiliki. Warga DKI banyak yang tidak tinggal di rumah, katakanlah jam kerjanya banyak di luar, di rumah paling yaa 7 jam atau 8 jam. Sebaiknya ya konsep rusunawa itu yang diciptakan,” pungkas August.
