Pengamat Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Cetak Tiga Rekor Terburuk

FORUM KEADILAN – Pengamat sekaligus Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat tiga rekor buruk secara bersamaan.

Penilaian itu disampaikan Hamdi merespons hasil survei Tempo Data Science yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hanya 37 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut turun dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026.

Hamdi menyebut, dalam delapan bulan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah anjlok 38 poin persentase atau kehilangan lebih dari separuh basis kepuasan pada akhir 2025.

“Rekor buruk pertama adalah angka 37 persen sebagai tingkat kepuasan terendah pemerintahan Prabowo-Gibran sejak menjabat,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Jumat, 28/8/2026.

“Rekor kedua adalah penurunan 38 poin sebagai kemerosotan paling tajam dalam tiga gelombang survei Tempo Data Science. Rekor ketiga adalah hilangnya lebih dari separuh basis kepuasan hanya dalam delapan bulan,” sambungnya.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 62 persen responden menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Rinciannya, 50 persen kurang puas dan 12 persen sama sekali tidak puas. Sementara itu, 34 persen responden menyatakan puas dan 3 persen sangat puas.

Survei Tempo Data Science dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Hamdi menilai, penurunan kepuasan publik terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.

Menurut dia, masyarakat tidak menilai pemerintah hanya dari program dan besaran anggaran, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan.

Ia merujuk hasil survei yang menunjukkan 36 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama Indonesia. Sebanyak 23 persen menilai kondisi ekonomi semakin sulit, 16 persen menyoroti minimnya lapangan kerja, dan 7 persen menyebut sulit memperoleh pekerjaan.

“Rakyat tidak tinggal di dalam tabel presentasi pemerintah. Mereka hidup dari pendapatan yang dibawa pulang, harga yang harus dibayar, pekerjaan yang tersedia, serta uang yang tersisa setelah kebutuhan keluarga dipenuhi,” ujar Hamdi.

Survei juga mencatat 51 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara 68 persen menilai kondisi ekonomi nasional memburuk.

Hamdi mengatakan, temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara klaim keberhasilan pemerintah dan pengalaman ekonomi masyarakat.

Hamdi juga menyoroti tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Menurut hasil survei yang sama, kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Gibran 33 persen. Adapun skor kinerja Prabowo tercatat 5,8 dari 10 dan Gibran 5,3.

Hamdi menilai, kondisi tersebut menunjukkan Prabowo mulai ikut menanggung persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan.

“Prabowo tidak lagi berdiri jauh di atas kabinetnya,” kata Hamdi.

Ia juga menilai, rendahnya kepuasan terhadap Gibran menunjukkan wakil presiden belum menjadi penguat pemerintahan.

Meski demikian, Hamdi mengakui hasil survei Tempo Data Science berbeda dengan sejumlah survei lainnya. IPO pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026 mencatat kepuasan terhadap Prabowo sebesar 63 persen, sedangkan SMRC pada Juli 2026 mencatat 51,1 persen.

Menurut Hamdi, perbedaan tersebut menunjukkan angka absolut survei perlu dibaca berdasarkan metodologi masing-masing lembaga.

Namun dia menilai, sejumlah survei tetap memperlihatkan kecenderungan yang sama, yakni adanya penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hamdi pun meminta pemerintah tidak merespons penurunan kepuasan publik hanya melalui komunikasi politik atau pencitraan.

“Pemerintah harus berhenti mengukur keberhasilan dari besarnya uang yang dibelanjakan dan mulai mengukurnya dari perubahan yang dirasakan rakyat,” ujarnya.*