Idrus Marham Minta Muktamar NU Tak Boleh Direduksi Jadi Perebutan Jabatan Ketum PBNU

FORUM KEADILAN – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai, dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar NU ke-35 semakin menghangat.

Idrus mengatakan, sejumlah nama telah muncul dengan tingkat dukungan yang beragam. Namun, hasil survei maupun polling yang beredar belum menunjukkan adanya satu kandidat yang benar-benar dominan.

Menurutnya, Muktamar NU ke-35 tidak boleh direduksi hanya menjadi arena perebutan jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menilai, seluruh pihak yang memenuhi ketentuan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam kontestasi tersebut.

Termasuk, kata Idrus, Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, apabila masih mendapatkan dukungan dan kehendak dari para muktamirin.

“Siapa pun boleh mencalonkan diri, termasuk Ketua Umum sekarang ini, Gus Yahya. Kalau masih dikehendaki, ya sangat mungkin,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 26/8/2026.

Idrus menegaskan, posisi Gus Yahya dalam kontestasi harus ditempatkan secara proporsional. Ia tidak mempermasalahkan apabila Gus Yahya kembali maju selama mendapatkan dukungan dan kehendak dari para muktamirin.

“Gus Yahya itu bisa saja maju. Kalau memang masih dikehendaki oleh muktamirin, ya silakan. Yang penting semuanya kembali kepada kehendak Muktamirin,” ujarnya.

Meski begitu, Idrus mengingatkan agar kebebasan dalam mencalonkan diri tetap disertai dengan etika dalam kontestasi. Terlebih, Muktamar tersebut berkaitan dengan institusi NU yang memiliki identitas dan nilai keulamaan. Ia meminta seluruh pihak tidak saling menyingkirkan, apalagi menggunakan kampanye hitam untuk menjatuhkan kandidat tertentu.

“Jangan ada black campaign. Mengkritisi boleh, tetapi tidak boleh, lebih-lebih secara emosional, melakukan black campaign,” tegasnya.

Selain itu, Idrus mengingatkan agar perebutan kepemimpinan NU tidak dilakukan melalui pendekatan pragmatis yang berpotensi menggeser substansi Muktamar.

“Apalagi misalkan dengan pendekatan-pendekatan pragmatis. Kalau itu dilakukan, itu adalah kontradiksi, paradoks dengan apa yang kita inginkan,” ucapnya.

Idrus juga menegaskan bahwa kontestasi dalam Muktamar tidak boleh menyebabkan warga NU terpecah. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi Ketua Umum PBNU, tetapi juga masa depan organisasi yang memiliki sejarah panjang serta peran besar dalam kehidupan kebangsaan.

“Jadi Muktamar ini adalah Muktamar Persatuan menandai kebangkitan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua,” pungkasnya.*