Kamis, 16 Juli 2026
Menu

Stok BBM Nasional Aman, DPR Sebut Antrean Dipicu Peralihan Konsumen dan Penyalahgunaan Subsidi

Redaksi
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas (kemeja putih) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16/7/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas (kemeja putih) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16/7/2026 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima dari Pertamina Patra Niaga, stok berbagai jenis BBM di seluruh depot di Indonesia disebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, terkait antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah dalam sepekan terakhir, Bambang mengatakan, antrean tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan BBM. Namun, karena adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi dengan spesifikasi tinggi ke BBM bersubsidi.

“Terjadi shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16/7/2026.

Selain itu, Bambang mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu. BBM subsidi tersebut diduga dibeli untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri atau pihak lain yang tidak berhak.

“Kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” ujarnya.

Terkait dugaan tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kata Bambang, telah melakukan pengawasan secara intensif. Bahkan, BPH Migas bersama aparat penegak hukum disebut telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan dan dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum,” jelasnya.

Untuk mengatasi antrean di SPBU, Komisi XII DPR meminta Pertamina Patra Niaga segera mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Di antaranya, menambah jumlah jam operasi SPBU, kemudian juga armada transport dapat ditingkatkan sehingga dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari