BGN Tepis Soal Anggaran MBG Dipangkas Dari Rp335 T ke Rp268 T

FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram BGN.

Dalam unggahan itu, BGN menegaskan bahwa pagu anggaran resmi lembaga untuk 2026 sejak awal memang sebesar Rp268 triliun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

“Informasi mengenai pemangkasan anggaran MBG tahun ini tidak benar. Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 adalah sebesar Rp268 triliun,” tulis BGN, dikutip pada Selasa, 26/5/2026.

BGN menjelaskan angka Rp335 triliun yang selama ini beredar di publik berasal dari gabungan pagu APBN BGN sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan (standby fund) sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BGN mengatakan bahwa fokus pengelolaan anggaran saat ini sepenuhnya berada pada pagu utama Rp268 triliun tanpa melibatkan dana cadangan tersebut.

BGN mengatakan bahwa sebagian besar alokasi anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.

Dari total alokasi Rp249 triliun yang digunakan untuk operasional program, sekitar 70 persen dialokasikan untuk bahan baku makanan.

Lalu 20 persen digunakan untuk operasional, distribusi kendaraan, hingga insentif relawan. Sementara 10 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan intensif lainnya.

BGN menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara ketat agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

“Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi siswa sekolah,” tulis BGN.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG disebut sudah mencapai Rp75triliun. Per 24 Mei, program itu sudah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.226 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian pelaksanaan program MBG di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Salah satu perubahan yang diumumkan adalah layanan MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari dan sekolah di daerah 3T hingga wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Di samping itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya mengatakan angka Rp268 triliun sebagai anggaran semengara MBG 2026, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah melakukan penghematan untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. *